KSP: Tak Ada Urgensi Masyarakat Minta Presiden Mundur
Seharusnya masyarakat memahami bahwa pandemi adalah persoalan bersama.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menilai tidak ada urgensi di balik desakan masyarakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan, seharusnya masyarakat memahami bahwa pandemi ini adalah persoalan bersama.
"Mari kita bisa bekerja sama semuanya. Lihat itu bukan buat kepentingan personal. Bukan untuk pemerintah saja. Kalau di negara lain masyarakatnya lebih homogen. Kalau kita lebih heterogen. Dan sangat heterogen kita ini kan," kata Ade, Rabu (7/7).
Ade lantas merespons kritikan masyarakat yang menilai Presiden Jokowi tidak mampu menangani pandemi. Masyarakat juga membandingkan Indonesia dengan negara lain yang dianggap sukses mengendalikan Covid-19.
Menurut Ade, penanganan pandemi tidak bisa hanya sepihak di sisi pemerintah, melainkan ada peran masyarakat di dalamnya. "Pemerintah punya infrastrukturnya, pemerintah punya regulasinya, tapi kalau masyarakat tidak mendukung cara itu ya percuma juga, nggak ada keseimbangan. Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat patuh dan tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius," kata Ade.
Ade memberi satu contoh, yakni masyarakat masih saja ada yang bandel dan ogah untuk divaksinasi. Karenanya, Ade juga menagih kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan dukungan warga agar mau divaksinasi.
"Tapi namanya kita semua harus saling bahu-membahu, harus saling bekerja sama. Ya saya pikir semangat gotong royong inilah yang sudah hilang di kita, pemerintah ingin melakukan ini kalau masyarakat tidak melakukan respons yang positif, ya susah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika