PPKM Darurat tidak Hentikan Surplus Perdagangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekspor dan impor Indonesia pada Juni 2021 mengalami peningkatan, baik secara bulanan month to month (mtm) maupun tahunan year on year (yoy). Meski di tengah pandemi Covid-19, performa neraca perdagangan Indonesia dinilai masih cukup impresif.

Surplus neraca Perdagangan telah dialami selama 14 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, termasuk pada Juni 2021 yang surplus 1,32 miliar dolar AS. Secara historis, surplus pada 2020 bahkan mencapai rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dengan mencatatkan nilai sebesar 21,62 miliar dolar AS.

"Performa neraca perdagangan yang cukup resilient di tengah pandemi tersebut perlu diapresiasi. Namun, untuk menjaga keberlanjutan surplus perdagangan ke depan, perlu terus dicermati beberapa faktor kunci," ucap Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (15/7).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tersebut mengatakan, ada beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan. Di antaranya, stabilitas pertumbuhan permintaan global, khususnya pada pasar utama, serta peran dan fungsi perwakilan perdagangan dalam mendorong peningkatan ekspor.

Selain itu, dinamika perkembangan harga dan volume ekspor komoditas utama dan potensial. "Serta strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan impor khususnya pada komponen impor konsumsi," jelas Airlangga.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE), Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan surplus neraca perdagangan tetap meningkat pada Agustus 2021, meski diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"PPKM Darurat ini tidak akan menghentikan peningkatan surplus dagang kita. Sebab, perekonomian partner dagang kita seperti Tiongkok sudah cukup stabil, ditambah adanya peningkatan harga komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan batu bara yang membuat ekspor kita aman," jelasnya.

Yusuf menjelaskan,  di sisi impor Indonesia juga tidak akan berpengaruh cukup signifikan. Pasalnya, dalam PPKM Darurat, pemerintah tetap memperbolehkan sektor esensial dan kritikal tetap beroperasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika