Pelaksanaan Bansos Dinilai Belum Maksimal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah mengoptimalkan bantuan sosial selama pelaksanaan PPKM. Saat ini bansos dinilai belum maksimal.

"Saya melihatnya belum maksimal,” ungkap Ace, dalam siaran persnya, Selasa (3/8).

Menurutnya, program rutin bansos saja seperti PKH dan BPNT belum tersalurkan dengan baik. Apalagi program-program yang ditujukan sebagai safety net dari dampak PPKM ini seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) yang jumlah penerimanya jauh lebih banyak.

Misalnya, Pertama, Program PKH yang hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp 5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta KPM. Padahal target penerima bantuan PKH ini 10 juta KPM. Kedua, Kartu Sembako pada Juli terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM dengan jumlah KPM sebanyak 18 juta KPM. Jadi program regular saja belum tersalurkan secara maksimal, apalagi program baru seperti BST.

Terkait dengan perpanjangan PPKM  hingga 9 Agustus 2021, menurut Ace, pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kebijakan PPKM. Hal ini didasarkan pada penilaian atas konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR) alias tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit.

Menurutnya, berdasarkan penilaian atas berbagai indikator itu, pemerintah menilai masih belum aman walaupun sudah ada perbaikan. Terutama aspek kasus harian positivity rate masih tinggi dan keterisian Rumah sakit masih di atas 60 persen. Pada tingkat kesembuhan ada kenaikan yang cukup signifikan 80 persen.

"Hal ini menunjukan perbaikan namun belum sepenuhnya aman,” ungkapnya.

Masyarakat harus tetap didorong melakukan pengentatan mobilitas, terus disiplin Protokol kesehatan dan upaya testing, tracking dan  treatment harus terus digencarkan sehingga dapat mendeteksi persebaran Covid-19 terutama di luar Jawa agar ada upaya pencegahan.

Ace meminta pemerintah mencari terobosan agar vaksinasi bisa dilakukan tanpa terkendala akibat akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin.

Menurutnya, jika diperlukan maka di berbagai tempat-tempat berkumpulnya warga, misalnya mall, pasar, Rumah Ibadah, Balai warga, dan lain-lain, disediakan tempat vaksinasi. Ini agar vaksinasi bisa terjangkau masyarakat. Tentu disertai petugas vaksinator sesuai dengan ketentuan medis.

"Kami mendorong pemerintah untuk menggencarkan program vaksinasi bagi semua lapisan masyarakat terutama di daerah yang tingkat mobilitas penduduknya sangat tinggi,” kata Ace.

Hanya dengan menggencarkan Vaksinasi, lanjut Ace, masyarakat dapat keluar dari penularan Covid-19. Masyarakat harus terus diedukasi untuk melakukan vaksinasi dan bersedia untuk divaksin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika