Banyuwangi Libatkan Organisasi Dunia Usaha Pulihkan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI – Sejumlah organisasi dunia usaha di Kabupaten Banyuwangi dilibatkan untuk memulihkan ekonomi. 

Hal ini diungkapkan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat melakukan pertemuan dengan berbagai perwakilan organisasi. 

Ipuk mengatakan, pihaknya akan menggelar pertemuan rutin secara berkala dengan asosiasi dunia usaha. "Nanti bergiliran, kita bahas apa-apa yang bisa dikerjakan bersama untuk menggerakkan ekonomi,” kata Ipuk. 

Pemkab Banyuwangi berharap asosiasi dunia usaha dapat berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dan dampak dari pandemi. Dengan demikian, dunia usaha bisa menjadi mitra strategis dalam pemulihan ekonomi di Banyuwangi. 

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Dede Abdul Ghany, mengapresiasi kinerja Pemkab Banyuwangi dalam penanganan Covid-19. Selama sekitar enam bulan pemerintahan Bupati Ipuk, telah ada sejumlah program pemulihan ekonomi yang telah dijalankan. 

Beberapa di antaranya seperti bantuan alat usaha untuk warga, Warung Naik Kelas, Hari Belanja ke Pasar dan UMKM, penciptaan wirausahawan baru, ongkir gratis untuk UMKM, jemput bola perizinan usaha mikro, program infrastruktur padat karya, dan bantuan sosial lainnya.   

"Kedatangan kami untuk menyampaikan usulan dan membahas apa yang bisa kami lakukan untuk membantu penanganan Covid-19, sesuai dengan bidang asosiasi masing-masing," ungkap Dede dalam pesan resmi yang dirilis Pemkab Banyuwangi, Senin (16/8).  

Berbagai usulan disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain kesepakatan untuk percepatan dan perluasan vaksinasi. HIPMI Banyuwangi sendiri akan melaksanakan vaksinasi masyarakat pesisir sekaligus membagikan 500 paket sembako berupa lima kilogram beras. Stimulus ini dilakukan agar masyarakat lebih semangat mengikuti vaksinasi Covid-19. 

Selain itu, dalam pertemuan tersebut disampaikan pola kerjasama Kadin dan Pemkab Banyuwangi dalam pengembangan usaha rakyat. Seperti nelayan di Kawasan Muncar.

Menurut Dede, nelayan tidak hanya membutuhkan pelatihan tapi juga harus menyesuaikan kebutuhan pasar sehingga produk yang dihasilkan bisa terserap. 

Menurut Dede, Kadin Banyuwangi siap untuk memberikan pendampingan dan pelatihan apa saja yang dibutuhkan pasar saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan konsolidasi program bersama dinas terkait di Pemkab Banyuwangi.  

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Haris Yudi Helmi, juga turut mengapresiasi Bupati Ipuk yang mau berdialog dan menerima masukan dari para pelaku usaha.

"Di saat banyak pemerintah daerah lainnya enggan menerima masukan. Ini menunjukkan keterbukaan pemerintah Banyuwangi di sektor dunia usaha," jelas dia.       

Ikuti Whatsapp Channel Republika