Batalkan Tender Renovasi Kantor Mas Menteri
Batalkan Tender Renovasi Kantor Mas Menteri
Batalkan Tender Renovasi Kantor Mas Menteri
Oleh: Dhevy Hakim
Miris. Publik kembali dibuat keheranan. Bagaimana tidak? Dana fantastis Rp6,5 miliar dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) untuk renovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Berdasarkan informasi di situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tender dibuka untuk penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A. Nilai pagu paket sebesar Rp6.500.000.000. Sementara Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp5.391.858.505. (11/9)
Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto memberikan keterangan bahwa renovasi untuk seluruh lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi. Rencananya renovasi tersebut untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, serta ruangan menteri. (10/9)
Menanggapi rencana tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bahkan meminta Nadiem untuk membatalkan renovasi ruang kerjanya tersebut, agar tidak menuai polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Menurutnya renovasi ruang kerja Kemendikbudristek bukanlah sesuatu hal yang penting saat ini. Apalagi kondisinya tidak rusak. (12/9)
Ya, seharusnya rencana renovasi ruangan Kemendikbudristek dibatalkan. Memang dengan bergantinya kementerian dari Kemendikbud menjadi Kemendikbudristek secara otomatis kantor kerja berubah. Namun, besarnya anggaran yang banyak perlu dipertimbangkan. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menyesuaikan situasi terlaksananya program kerja Kemendikbudristek.
Selain menunjukkan tidak memiliki âsense of crisisâ karena situasi pandemi membuat rakyat mengalami kesulitan. Rencana anggaran tersebut juga kurang efektif, kurang tepat sasaran. Sama-sama berbicara mengenai renovasi dalam kaitan pelaksanaan pendidikan, berdasarkan data dari Kementerian PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menyebutkan ada sekitar 1.300 bangunan sekolah yang terkategori rusak berat. Semestinya anggaran tersebut lebih layak diprioritaskan untuk renovasi bangunan sekolah.
Batalkan tender! Besar harapan rakyat, para pemimpin negeri ini memiliki kepakaan sehingga mampu menempatkan setiap anggaran sesuai prioritas kebutuhan.
Wallahu a'lam bishowab
Ikuti Whatsapp Channel Republika