Selamat Tinggal PPKM Level 4 di Tanah Air

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Iit Septyaningsih, Dessy Suciati Saputri, Dedy Darmawan Nasution, Antara

Kondisi Covid-19 di Tanah Air dipastikan Pemerintah terus membaik. Mulai besok, Pemerintah menyatakan tidak ada daerah di Indonesia yang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan PPKM di luar Jawa dan Bali diperpanjang dari 5 Oktober sampai 18 Oktober mendatang. Perpanjangan PPKM tersebut mulai besok hanya berlaku di Level 3 ke bawah.

"Untuk tingkat provinsi di luar Jawa dan Bali ini provinsi (PPKM) Level 4 sudah tidak ada," tegasnya dalam konferensi pers virtual, Senin (4/10)

Perkembangan di beberapa level, kata dia, juga menunjukan adanya perbaikan. Pada Level 3 terdapat sebanyak empat provinsi, di Level 2 sebanyak 22 provinsi, dan di Level 1 satu provinsi saja.

"Kita lihat dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur ini Riau turun ke Level 1. Lalu Kalimantan Timur turun ke PPKM Level 2," ujar dia.

Saat ini, kata dia, masih ada enam kabupaten di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4. Yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan.

Ia menjelaskan, ada kenaikan kasus positif Covid-19 di Kota Padang, Banjarmasin, dan Balikpapan. Sementara di kabupaten atau kota Aceh Tamiang, Pidie, dan Bulungan tak mencapai target pemeriksaan (testing).

Kemudian vaksinasi di 8 kabupaten atau kota masih terbatas di bawah rata-rata nasional atau di bawah 45 persen. Capaian vaksinasi lansia di 7 kabupaten atau kota pun masih di bawah rata-rata nasional atau di bawah 30 persen.

"Perpanjangan PPKM diterapkan di kabupaten atau kota yang salah satu levelnya belum mencapai target yang ditentukan atau testing-nya relatif terbatas atau ada kenaikan positivity rate, walaupun level tersebut seluruhnya sudah lebih rendah dari level yang ada," ujar jelas Airlangga.

Sementara, dirinya menyebut PPKM Level 3 di luar Jawa-Bali akan diberlakukan pada 44 kabupaten kota. Ini perbaikan dari sebelumnya yang mencapai 108 kabupaten atau kota. 

Untuk Jawa Bali, Pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM selama dua pekan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, jumlah daerah yang berada di Level 3 Jawa-Bali mengalami kenaikan dari 84 kabupaten kota menjadi 107 kabupaten kota. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah tersebut belum mampu meningkatkan jumlah capaian vaksinasinya.

“Jadi capaian vaksinasi yang kita tambahkan dari kriteria minggu lalu itu belum tercapai sehingga mereka turun level,” ujar Luhut.

Sedangkan daerah yang bertahan di Level 2 hanya sebanyak 20 kabupaten kota yang didominasi oleh Semarang Raya dan Solo Raya. Sementara, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih menjalankan PPKM Level 3. “Aglomerasi Jabodetabek belum turun karena ada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Bekasi ini masih kekurangan vaksinasi,” jelasnya.  

Menurut Luhut, pemerintah pun akan berupaya untuk meningkatkan jumlah capaian vaksinasi di Jabodetabek. Selain Jabodetabek, daerah lainnya seperti Magelang, Bandung Raya, Malang Raya, dan Surabaya juga masih berada di Level 3. “Dan terdapat 3 kabupaten kota non-aglomerasi dapat turun ke level 2 yaitu Kota Cirebon, Kota Banjar, dan Madiun,” tambah Luhut.

Pemerintah memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM di wilayah. Jumlah cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40 persen sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari Level 3 ke Level 2.

Selanjutnya, cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari Level 2 ke Level 1. Luhut menambahkan syarat tersebut dinilai mampu meningkatkan kecepatan vaksinasi lansia di Jawa-Bali secara signifikan. "Dan levelnya berubah sangat dipengaruhi oleh vaksinasi, khususnya untuk lansia," pungkas Luhut.

Penurunan level PPKM membuat Pemerintah akan membuka Bandara Ngurah Rai, Bali untuk kedatangan internasional. Pembukaan dilakukan pada 14 Oktober 2021. 

"Bandara Ngurah Rai, Bali, akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes, dan kesiapan satgas," kata Luhut. 

Ia mengungkap syarat utama penumpang dari luar negeri, yakni memiliki bukti pemesanan hotel untuk karantina selama 8 hari dengan biaya sendiri. "Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sendiri mensyaratkan perjalanan internasional dari luar negeri wajib sudah divaksinasi penuh, melakukan tiga kali tes PCR, serta melakukan karantina selama 8 hari. "Negara-negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara, seperti Korea Selatan, China, Jepang, Abu Dhabi (UEA), Dubai, kemudian juga New Zealand (Selandia Baru)," ujar Luhut.

Terkait pembukaan Bali untuk wisatawan asing, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memastikan keselamatan masyarakat menjadi yang utama agar terlindung dari potensi lonjakan penularan Covid-19 dan varian baru. "Masih ada waktu 10 hari, tentu akan ada beberapa pertimbangan yang harus difinalisasi dari segi negara, karantina, testing. Tapi yang utama keselamatan masyarakat Indonesia," kata Sandiaga dalam konferensi pers mingguan, Senin (4/10).

Sandiaga mengatakan, langkah pembukaan Bali harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Meskipun laju penularan Covid-19 sangat terkendali, Pemerintah bersama masyarakat tidak boleh lengah terhadap penerapan protokol kesehatan.

Apalagi, varian-varian baru Covid-19 yang muncul di sejumlah negara harus dicegah agar tidak masuk dan menular di dalam negeri. "Kita mau ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan," kata Sandiaga.

Khusus bagi Bali yang akan segera menerima wisman, Sandiaga menegaskan, setidaknya kapasitas testing Covid-19 di pintu masuk Bandara Ngurah Rai harus disiapkan minimal 300 per hari. Selain itu, transportasi juga harus disiapkan secara optimal agar mobilitas wisman menjadi lancar, hingga langkah-langkah antisipatif jika nantinya terdapat kenaikan kasus Covid-19.

Sandiaga menambahkan, kesiapan dan kemampuan Bali menyambut wisman juga sekaligus untuk mempersiapkan Bali sebagai tempat penyelenggaraan Presiden G20 tahun 2022 mendatang. "Kita harus lakukan langkah-langkah persiapan itu agar nanti pelaksanaan Presiden G20 semakin baik," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika