Junta Myanmar Tuding Ada Intervensi Atas Keputusan ASEAN
Junta Myanmar tidak diundang dalam pertemuan KTT.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR SERI BEGAWAN -- Juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun menuding adanya "intervensi asing" atas keputusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak mengundang pemimpin militer Min Aung Hlaing dalam KTT. KTT dijadwalkan pada 26-28 Oktober.
Zaw Min Tun mengatakan kepada kantor berita BBC bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa (EU) telah menekan para pemimpin lain dari 10 anggota ASEAN untuk mengecualikan pemimpin junta dalam KTT. "Intervensi asing juga bisa dilihat di sini. Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan Kementerian Luar Negeri AS dan menerima tekanan dari EU," kata Zaw Min Tun, Sabtu (16/10).
ASEAN telah memutuskan untuk tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar dalam KTT akhir bulan ini. Sebabnya, adanya kegagalan militer dalam menjalankan proses perdamaian guna mengakhiri krisis berdarah yang dipicu kudeta terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada 1 Februari 2021.
Sebagai gantinya, seorang tokoh non-politik Myanmar akan diundang dalam pertemuan puncak tersebut. Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN tahun ini mengatakan keputusan tersebut diambil setelah tidak tercapainya konsensus di antara anggota ASEAN tentang kehadiran perwakilan politik dari Myanmar.
"Karena tidak ada kemajuan yang cukup serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa negara anggota ASEAN mengusulkan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali ke situasi normal," kata Brunei.
Pernyataan itu tidak menyebut Min Aung Hlaing atau nama tokoh lain yang akan diundang untuk menggantikannya. Brunei juga mengatakan bahwa beberapa anggota ASEAN menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh lawan-lawan junta, untuk hadir dalam KTT.
Keputusan untuk mengecualikan pemimpin junta menandai langkah berani yang langka yang diambil oleh ASEAN, yang selama ini memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain. ASEAN juga telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain terhadap Myanmar.
Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan bahwa langkah untuk mengecualikan kepala junta Min Aung Hlaing adalah keputusan yang sulit. Namun, hal itu perlu dilakukan untuk menegakkan kredibilitas ASEAN.
Pernyataan yang dirilis pada Sabtu itu mengacu pada kurangnya kemajuan yang dibuat dalam implementasi konsensus yang telah disepakati junta dengan ASEAN untuk memulihkan perdamaian di Myanmar.
Singapura dalam pernyataannya mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN Erywan Yusof. Erywan telah menunda kunjungan yang telah lama direncanakan ke negara itu dalam beberapa pekan terakhir dan meminta untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.
Junta sebelumnya mengatakan akan menerima kunjungan Erywan, tetapi dia tidak akan diizinkan untuk bertemu Suu Kyi yang saat ini dipenjara atas tuduhan kejahatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika