"Karena sampai hari ini kami masih menunggu petunjuk teknis tersebut terkait prokes dan hal-hal baru," kata pemilik Travel Adinda Azzahra, H. Priyadi Abadi saat dihubungi Republika, Selasa(26/10).

Priyadi mengatakan, dengan belum dikeluarkannya juknis untuk umrah di masa pandemi ini, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh (PPIU) belum dapat menentukan harga paket umroh terbaru. Untuk PPIU masih harus perlu menunggu juknisnya karena berkaitan dengan beberapa komponen yang akan naik.

"Sehingga saat ini kami belum bisa mengeluarkan harga paket umroh terbaru mengingat ada beberapa komponen yang mengakibatkan harga umroh menjadi naik, salah satu contohnya yaitu kewajiban PCR," katanya.

Menurutnya jika juknis sudah direlease, dalam waktu dekat ini PPIU akan segera mengeluarkan harga paket umroh di masa pandemi. Tentunya harga pake umroh di masa pandemi berbeda dengan harga paket di luar pandemi.

"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan rilis harga paket umroh bila semua sudah pasti," katanya.

Priyadi memastikan, informasi dibukanya umroh bagi jamaah dari Indonesia merupakan kabar yang ditunggu semua pihak. Baik bagi jamaah maupun bagi para travel penyelenggara umroh dan haji.

"Karena banyak sekali jamaah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi dan juga para calon-calon jamaah yang bertanya dan ingin mendaftar serasa sudah tidak sabar ingin segera menjadi tamu-tamu Allah dan Rasulullah," katanya

Priyadi memastikan, secara teknis pihaknya siap berangkatkan jamaah umrah di masa pandemi ini. Tentunya yang pasti akan diberikan kesempatan berangkat lebih awal, yaitu jamaah yang tertunda keberangkatannya.

"Kami dari Adinda Azzahra pada prinsipnya siap untuk memberangkatkan jamaah yang tertunda," katanya.

Tentunya setelah berangkatkan jamaah tertunda pihak travel umroh membuka kembali pendaftaran umroh dan haji khusus. Namun semua harus menunggu juknis dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

"Dan segera pula kami membuka kembali pendaftaran bagi para calon jamaah setelah mendapatkan kepastian petunjuk teknisnya dari Pemerintah Saudi," katanya.