Lima Keganjilan Pidato Jenderal Sudan Soal Kudeta
Jenderal Burhan menggulingkan pemerintahan sipil Sudan, namun tak menyebutnya kudeta.
REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Pemimpin militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan telah buka suara terkait kudeta yang dilakukannya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Dia mengklaim, langkah itu diambil guna menghindarkan negara tersebut dari perang saudara.
Kendati demikian, dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (26/10), ada setidaknya lima keganjilan dalam pernyataan al-Burhan. Seperti dilaporkan laman Middle East Eye, berikut lima keganjilan tersebut.
1. Ini Bukan Kudeta
Dalam pernyataannya, al-Burhan tidak merasa tindakan yang diambilnya terhadap pemerintahan Abdalla Hamdok merupakan sebuah kudeta. Menurutnya, langkah itu adalah upaya “memperbaiki jalan” menuju transisi demokrasi.
Angkatan bersenjata mengambil alih proses tersebut.Meski tak mengaku bahwa itu adalah kudeta, militer Sudan tetap menangkap dan menahan Hamdok serta sejumlah politisi lain. Tentara juga menguasai markas televisi dan radio.
2. Abdalla Hamdok tak Diculik
Al-Burhan mengatakan, militer tak menangkap atau menculik Abdalla Hamdok. Menurut dia, Hamdok dan lima menteri di pemerintahannya, berada di rumah sang jendera. “Ya, kami menangkap menteri dan politisi, tapi tidak semua,” ujarnya.
Al-Burhan kemudian menyebut bahwa Hamdok dalam keadaan sehat. Hamdok bakal dipulangkan setelah krisis di sana berakhir.
3. Melawan Rasialisme
Al-Burhan menegaskan, kudeta harus dilakukan untuk menghindari perang saudara yang dipicu kelas politik "rasis dan sektarian". Perebutan kekuasaan negara, kata al-Burhan, dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat dan menghidupkan kembali revolusi 2019 yang menggulingkan penguasa lama Omar al -Bashir.
Al-Burhan menyebut, jaringan telepon dan internet dibatasi di seluruh Sudan. Hal itu karena kekhawatiran tentang "informasi yang salah dan perilaku rasis online".
4. Ini Bukan Politik
Meskipun membubarkan badan-badan politik negara, Burhan mengatakan bahwa keputusan untuk merebut kekuasaan adalah "tugas nasional, bukan agenda".
5. Kudeta Cari Politisi Atipikal
Al-Burhan menekankan, dia terbuka untuk pemerintahan sipil selama para pemimpin di sana ingin berkolaborasi dengan militer. Dia bersumpah bahwa legislatif baru akan mencakup orang-orang muda dari revolusi dan bakal menghormati prinsip-prinsip demokrasi.
“Angkatan bersenjata akan terus menyelesaikan transisi demokrasi sampai penyerahan kepemimpinan negara kepada pemerintah sipil yang terpilih,” kata al-Burhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika