Duterte Ancam Hukum Pejabat Jika Vaksinasi Covid-19 Lambat

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan pejabat pemerintahan daerah akan dihukum jika gagal mencapai target vaksinasi Covid-19 negaranya. Filipina kini tengah mengejar target vaksin untuk berupaya memulihkan ekonomi yang terpuruk karena pandemi setahun lebih di negaranya.

Duterte menegaskan tidak ada alasan vaksinasi harian tidak dapat ditingkatkan hingga setidaknya satu juta dari rata-rata 500 ribu. Sebab, negaranya memiliki pasokan vaksin yang cukup.

"Kami melihat garis patahan dalam gambaran keseluruhan program vaksinasi kami. Saya tidak puas," ujar Duterte dalam pidatonya yang disiarkan pada Rabu (3/11).

Duterte mengatakan pejabat lokal yang tidak melakukan atau menggunakan dosis yang diberikan kepada mereka dengan cara yang paling cepat akan diberi sanksi dan dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak menjelaskan hukumannya.

Filipina adalah negara Asia yang terparah diterpa pandemi. Sejauh ini negara tersebut telah sepenuhnya memberikan vaksin Covid-19 kepada sepertiga dari 77 juta penduduknya.

Pemerintah telah secara bertahap melonggarkan pembatasan Covid-19. Pada Rabu (3/11), pemerintah mengumumkan akan mencabut jam malam yang diberlakukan di wilayah ibu kota mulai Kamis (4/11). Duterte meminta polisi dan militer untuk menggunakan pesawat dan helikopter untuk mengirimkan vaksin lebih cepat ke provinsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika