Pengungsi Rohingya di Bangladesh Dambakan Lanjut Sekolah
Para pemuda Rohingya berharap dapat melanjutkan sekolahnya yang terputus
REPUBLIKA.CO.ID, COX'S BAZAR - Pengungsi Rohingya, yang telah bertahun-tahun tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak di distrik Cox's Bazar Bangladesh, memandang pendidikan tinggi sebagai jalan menuju kehidupan yang bermartabat.
“Sebagai anggota dunia yang beradab, adalah hak dasar kemanusiaan kita untuk melanjutkan pendidikan tinggi demi eksistensi kita sebagai bangsa di masa depan,” kata Mohammad Hamidullah, remaja Rohingya yang masih sekolah tingkat SMP kepada Anadolu Agency.
Menurut laporan dari organisasi internasional termasuk Amnesty International, lebih dari 750.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri dari penumpasan brutal militer di Rakhine sejak 25 Agustus 2017 dan menyeberang ke Bangladesh, menjadikan jumlah total mereka di negara Asia Selatan menjadi lebih dari 1,2 juta.
Hamidullah termasuk di antara mereka yang bermigrasi ke Bangladesh dalam perjalanan berbahaya selama seminggu bersama keluarganya, termasuk ibu dan dua saudara perempuannya. Hingga kini dia masih ragu dengan keberadaan ayahnya.
"Anggota Tatmadaw (tentara Myanmar) menahan ayah saya di bawah todongan senjata pada 2012 dan tidak ada jejaknya sejak itu. Meski ada bencana besar dalam keluarga kami, saya entah bagaimana berhasil melanjutkan pendidikan saya hingga kelas 10 sebelum migrasi kami ke Bangladesh pada 2017," tutur dia.
"Setelah berlindung di sebuah kamp pengungsi di Bangladesh, saya tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya," tambah dia, menambahkan bahwa jika semuanya berjalan lancar, dia akan menjadi mahasiswa sekarang.
Dia mengaku mengenal setidaknya 100 pemuda Rohingya yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP selama penggusuran pada Agustus 2017.
“Mohon temukan mekanismenya agar kita bisa melanjutkan pendidikan kita untuk kepemimpinan masa depan dan kelangsungan hidup bangsa kita yang bermartabat,” ungkap Hamidullah warga kamp Rohingya seraya mendesak masyarakat dunia agar memberikan dukungan.
Menggemakan sentimennya, pemuda Rohingya lainnya, Ziaur Rahman, yang mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak dari orang-orang yang dipindahkan secara paksa di pusat pembelajaran berbasis kamp, mengatakan komunitas internasional harus mengatur kuota di berbagai lembaga pendidikan untuk warga Rohingya di seluruh dunia.
"Kita tumbuh tanpa pendidikan. Hanya sebagian kecil generasi baru kita yang hanya mengenyam pendidikan tingkat dasar di pusat-pusat pembelajaran berbasis kamp. Tidak ada bangsa yang bisa bertahan lama tanpa pendidikan tinggi," tambah dia.
Rahman juga menceritakan situasi saat ini di Myanmar. "Kami dilarang mengenyam pendidikan tinggi dengan berbagai dalih di Myanmar, dan sekarang di Bangladesh, kami tidak memiliki ruang untuk mendapatkan pendidikan tinggi dengan identitas kami sebagai orang tanpa kewarganegaraan tanpa status pengungsi," tutur dia.
"Apa masa depan kita? Bagaimana generasi kita selanjutnya akan bertahan?" seru dia.
Fasilitas Pendidikan Tinggi untuk Pemuda Rohingya
Berbicara kepada Anadolu Agency, Khin Maung, pendiri dan direktur eksekutif Organisasi Pemuda Rohingya (RYO) yang berbasis di Cox's Bazar, mengatakan komunitas internasional dapat bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh mengembangkan fasilitas pendidikan tinggi untuk Rohingya.
“Pendidikan adalah hak asasi manusia, begitu juga untuk semua orang. Pendidikan tinggi diperlukan bagi siswa Rohingya karena itu adalah impian mereka. Setiap siswa memiliki impian tertentu dalam hidup. Misalnya, seseorang ingin menjadi dokter, maka dia atau dia harus menyelesaikan studi yang lebih tinggi," kata Maung.
Mengacu pada pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara, dia menambahkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung suatu bangsa, dan tanpa pendidikan yang tinggi dan berkualitas, sangat sulit untuk bertahan hidup.
Negara-negara maju harus memberikan kesempatan beasiswa bagi mahasiswa Rohingya sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai negara, jelas dia. Maung menambahkan bahwa PBB dapat membantu membujuk negara-negara anggotanya untuk menyetujui peluang beasiswa bagi mahasiswa Rohingya di universitas negara masing-masing.
Dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Bangladesh atas kemurahan hatinya dan sudah menampung lebih dari satu juta orang Rohingya selama bertahun-tahun.
“Ada banyak universitas swasta di Bangladesh, jadi sangat mudah bagi pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi warga Rohingya jika mereka mau,” imbuh dia.
Pemulangan dan Pendidikan di Negara Asal
Para analis dan otoritas Bangladesh mengatakan pemulangan warga Rohingya yang damai dan bermartabat adalah solusi terbaik untuk krisis tersebut.
“Para pemimpin dunia harus maju untuk mendirikan universitas yang baik dan beberapa lembaga pendidikan standar menengah dan tinggi di negara bagian Rakhine, karena hampir 600.000 Rohingya dan komunitas lain masih tinggal di sana,” kata Imtiaz Ahmed, seorang profesor hubungan internasional dan direktur di Pusat Studi Genosida di Universitas Dhaka, kepada Anadolu Agency.
Dia mengatakan jika para pemimpin dunia mampu memaksa Naypyidaw untuk mengambil kembali warganya dengan memberikan hak dan martabat, orang-orang yang dianiaya akan didorong untuk kembali ke negara asal mereka Myanmar. "Tidak terduga bahwa komunitas internasional telah gagal memberikan tekanan yang semestinya pada Myanmar untuk memastikan fasilitas pendidikan tinggi bagi semua warganya tanpa memihak," tambah Ahmed.
Dia mengatakan Bangladesh telah menunjukkan contoh yang bagus dalam membantu orang-orang tak berdaya di negara tetangganya. "Sekarang komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab untuk memastikan pendidikan tinggi bagi orang Rohingya," kata dia.
Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen mengatakan kepada media lokal pada Sabtu bahwa setelah PBB mengadopsi resolusi tentang krisis Rohingya dan pemulangan damai ke negara asal mereka, telah terbukti bahwa semua negara sepakat tentang perlunya repatriasi secara damai warga Rohingya.
Berbicara kepada Anadolu Agency, Menlu Bangladesh juga mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menekan Myanmar untuk pemulangan damai warga Rohingya ke negara asal mereka dan mereka dapat memobilisasi sumber daya untuk mengembangkan fasilitas di negara bagian Rakhine.
Ikuti Whatsapp Channel Republika