IHRAM.CO.ID, KABUL -- Jepang mempertimbangkan untuk membuka kembali kedutaan besar di Kabul. Sebelumnya, Jepang memindahkan operasional kedutaan ke Qatar setelah Taliban menguasai Kabul pada Agustus lalu.

"Pemerintah sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan fungsi kedutaan hanya dengan staf lokal, tetapi  pembukaan kembali perlu dikoordinasikan dengan negara lain," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang, dilansir Middle East Monitor, Jumat (26/11).

Kementerian Luar Negeri mengatakan, Jepang akan terus melakukan diskusi tingkat kerja dengan Taliban. Jepang juga melakukan upaya terbaik untuk mengamankan keselamatan warga negaranya, dan staf lokal di kedutaan.

"Jepang akan terus melakukan diskusi tingkat kerja dengan Taliban dan terus melakukan upaya terbaik kami untuk mengamankan keselamatan warga negara Jepang dan staf lokal dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk keberangkatan, serta berkontribusi pada stabilisasi Afghanistan," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah Duta Besar Jepang, Takashi Okada, melakukan kunjungan empat hari ke Kabul. Okada bertemu dengan pejabat tinggi, termasuk penjabat Wakil Perdana Menteri Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban, Abdul Ghani Baradar.

Dalam pertemuan itu, Okada mendesak Taliban untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang dan staf lokal. Jepang juga meminta Taliban membuka jalur yang cepat dan aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Afghanistan. Selama kunjungan ke Kabul, Okada juga bertemu mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, dan mantan Kepala Eksekutif Abdullah Abdullah.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan, Jepang ikut berkontribusi untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Afghanistan. Bantuan tersebut disalurkan melalui organisasi internasional

"Duta Besar Okada menekankan pentingnya menghormati hak semua orang Afghanistan, termasuk perempuan dan minoritas, membangun sistem politik yang inklusif, dan mencegah Afghanistan menjadi tempat yang aman bagi terorisme," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang.