Satu dari Tiga Pegawai Parlemen Australia Pernah Dilecehkan

Satu dari tiga orang pegawai parlemen Australia pernah mengalami pelecehan seksual

EPA-EFE/LUKAS COCH
Seorang aktivis lingkungan mengenakan topeng yang menggambarkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengambil bagian dalam protes perubahan iklim di luar Gedung Parlemen di Canberra, Wilayah Ibu Kota Australia, Australia, 21 Oktober 2021. Satu dari tiga orang pegawai parlemen Australia pernah mengalami pelecehan seksual.
Rep: Lintar Satria Red: Christiyaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Laporan terbaru mengungkapkan satu dari tiga orang pegawai parlemen Australia pernah mengalami pelecehan seksual. Laporan ini dirilis usai penyelidikan mengenai budaya tempat kerja di parlemen.

Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan temuan tersebut 'mengerikan' dan 'menggelisahkan'. Setelah partainya ditekan karena gagal menangani pemerkosaan di dalam gedung parlemen pada Februari lalu, ia memerintahkan penyelidikan mengenai budaya kerja di parlemen.

Laporan itu merinci perilaku tindakan tak pantas dan menemukan lebih dari setengah orang yang merespons penyelidikan pernah mengalami setidaknya satu kali pelecehan seksual, perundungan, atau menjadi korban percobaan pencabulan.

"Pengalaman itu meninggalkan jejak kehancuran bagi para individu dan tim mereka dan merusak performa parlemen kami hingga merusak bangsa," kata laporan tersebut, Selasa (30/11).

Morrison mengatakan parlemen harus membereskan tindakannya. "Seperti semua orang yang bekerja di gedung ini, saya menemukan statistik yang disajikan di sini, tentu mengerikan dan menggelisahkan," katanya pada wartawan di Canberra.

"Saya berharap saya melihat mereka lebih terkejut," katanya.

Menjelang pemilihan umum tahun depan, Morrison ditekan untuk mengatasi budaya pelecehan seksual di parlemen. Dukungan pada pemerintah konservatifnya jatuh setelah muncul tuduhan pemerkosaan, sementara ribuan perempuan menggelar unjuk rasa di seluruh negeri menuntut kesetaraan.

Laporan ini memberikan 28 rekomendasi. Antara lain menciptakan keseimbangan gender antara anggota parlemen dan staf mereka, kebijakan alkohol yang baru, dan pembentukan sumber daya manusia baru untuk menanggapi laporan pelecehan seksual.

Baca Juga


sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler