Sidebar

PBB: Kata-Kata Bukan Solusi untuk Rakyat Palestina

Thursday, 02 Dec 2021 22:00 WIB
Bagian pembatas pemisah Israel memisahkan pemukiman Israel Hashmona

IHRAM.CO.ID, WASHINGTON --  Perdamaian dan keamanan di Timur Tengah dipertaruhkan jika penderitaan rakyat Palestina tak segera diakhiri. Menurutnya, perlu ada tindakan segera untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Baca Juga


“Kata-kata tidak dapat menyelamatkan rakyat Palestina yang menderita selama puluhan tahun pendudukan, penangkapan sewenang-wenang, dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap mereka,” kata Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid mengatakan dalam rapat pleno Majelis Umum PBB tentang masalah Palestina dan situasi di Timur Tengah pada Rabu (1/12), dikutip laman Middle East Monitor.

Dia menegaskan, kata-kata tidak mengembalikan rumah milik warga Palestina yang dihancurkan. Kata-kata juga tak menghentikan perluasan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina.

“Masalah-masalah ini hanya dapat diselesaikan ketika kita mengambil tindakan untuk menyelesaikannya: dengan memberikan bantuan kemanusiaan; mengakhiri konflik ini; menegakkan martabat manusia dari penduduk kawasan itu,” ujar Shahid.

Menurut Shahid, penyelesaian konflik Israel-Palestina telah menjadi agenda PBB sejak 1948. Dia kecewa karena selama ini tak ada kemajuan signifikan dalam mendamaikan kedua belah pihak. “Yang dipertaruhkan bukan hanya perdamaian dan keamanan kawasan, tapi kemampuan kita untuk bersatu sebagai komunitas global dan menyelesaikan perselisihan internasional, sejalan dengan visi pendirian PBB,” ucapnya.

Ia memahami, untuk mencapai solusi yang adil dan damai dalam konflik Israel-Palestina, dibutuhkan proses politik multilateral. Hal itu pun harus bersandar pada hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti berlanjutnya pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina.

“Pelanggaran terus menerus terhadap hak-hak warga Palestina bersama dengan perluasan permukiman berisiko mengikis prospek solusi dua negara,” kata Guterres, Senin (30/11).

 

 

Berita terkait

Berita Lainnya