Legislator Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi Cegah Omikron
Jurus ampuh pertama adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeluarkan kebijakan demi mencegah masuknya varian baru Covid-19, yakni B.1.1.2.5.9 atau omikron. Namun, kebijakan tersebut harus diikuti dengan koordinasi dari seluruh pihak terkait.
"Koordinasi antar stakeholder, seluruh kementerian, dan lembaga, ini harus betul-betul bisa menurunkan atau bahkan kalau menghilangkan agak sulit ya, menurunkan ego sektoralnya masing-masing," ujar Nabil saat dihubungi, Jumat (3/12).
Ia mencontohkan ketika masuknya varian Delta yang membuat gelombang kedua Covid-19 terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, hingga instansi terkait.
"Jadi jangan sampai menteri A bilang apa, menteri B bilang apa, maka yang bingung masyarakat. Kalau menterinya mungkin tidak bingung, tetapi masyarakat yang bingung," ujar Nabil.
Di samping itu, ia meminta Kementerian Kesehatan tetap bersiap menghadapi masuknya omikron dan gelombang ketiga Covid-19. Meskipun ia harapkan, hal tersebut tak terjadi di Indonesia. "Jadi bagaimana kita bisa memitigasi resiko ini sejak dini dan Indonesia betul-betul bisa bertahan dengan pandemi, tidak hanya menghadapi omikron," ujar Nabil.
Adapun untuk masyarakat, ia mengimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Prokes, kata Nabil, adalah cara sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk tercegah dari varian baru Covid-19. Meski, belum ada penelitian lebih lanjut terkait seberapa buruknya varian omikron menyerang manusia.
"Itu menjadi jurus yang paling ampuh saya kira, karena kalau vaksin ini menurut saya adalah jurus ampuh yang kedua. Jurus ampuh yang paling pertama adalah protokol kesehatan," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika