Airlangga: CPOPC Siap Wujudkan Industri Sawit Berkelanjutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia bersama negara-negara produsen minyak sawit dunia dalam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) telah mencapai tonggak monumental terkait pengembangan minyak sawit berkelanjutan global. "Hari ini, kami telah mencapai tonggak dari pengembangan minyak sawit berkelanjutan global sebagai negara produsen minyak sawit," ujar Airlangga di sela Pertemuan Tingkat Menteri ke-9 Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC), di Jakarta, Sabtu (4/12).

Pertemuan CPOPC dihadiri Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia YB Datuk Zuraida Kamaruddin sebagai anggota tetap CPOPC. Selain itu, CPOPC juga dihadiri perwakilan negara pengamat (observer country), seperti, Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Kolombia Rodolfo Enrique Zea Navarro, Menteri Pertanian dan Peternakan Papua Nugini John Simon, Wakil Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras David Ernesto Wainwright dan High Commissioner Ghana untuk Malaysia Akua Sekyia Ahenkora.

Menurut Airlangga, anggota CPOPC telah menyetujui protokol untuk mengubah Piagam CPOPC. "Baik anggota maupun anggota baru seluruhnya akan mengikuti prosedur ratifikasi internal untuk mengadopsi dokumen tersebut," ujarnya.

Menko Airlangga menyampaikan, pandemi Covid-19 masih terus menghantui dan dapat menghambat laju pemulihan perekonomian global. Namun di saat yang sama, harga komoditas yang terus meningkat khususnya kelapa sawit juga menciptakan peluang bagi negara produsen untuk mendukung perbaikan ekonomi.

Pada 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai 29 miliar dolar AS, meningkat 115 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Di dalam pertemuan ini, dibahas perspektif negara anggota mengenai market outlook, kenaikan harga, kestabilan harga, dan program mandatori Biodiesel (B30). "Dengan dimulainya kepemimpinan Indonesia di G20 tahun 2022, CPOPC akan melihat kemungkinan untuk memanfaatkan forum ini untuk mempelopori perspektif dan kepentingan negara-negara produsen minyak sawit," ujar Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan negara-negara anggota setelah meeting kali ini. Antara lain, kedua negara anggota sudah menyetujui Protokol untuk Mengubah Piagam (Protocol to Amend) CPOPC, dan harus mementingkan hal ini untuk melakukan prosedur ratifikasi dalam proses internal masing-masing negara.

Anggota yang akan datang juga harus meratifikasi protokol tersebut sebelum diizinkan bergabung. Selain itu, harus membuat roadmap yang jelas untuk menarik negara-negara prioritas menjadi anggota CPOPC sesuai kriteria yang tercantum dalam Protocol to Amend. Sekretariat CPOPC harus menyiapkan laporan kemajuan dalam isu keanggotaan ini.

“Perluasan keanggotaan harus menjadi salah satu key performance indicators di 2022,” ujar Menko Airlangga.

Lawan kampanye antisawit

Sementara itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia YB Datuk Hajah Zuraida Kamaruddin mengatakan keprihatinannya terhadap sentimen kampanye antisawit yang dari waktu ke waktu disorot oleh berbagai pihak. "Meskipun secara fakta bahwa kelapa sawit adalah tanaman yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya, propaganda melawan minyak sawit telah menjadi lebih serius dan itu adalah sesuatu yang perlu dilawan oleh CPOPC dengan cara yang lebih efektif," kata Zuraida.

Oleh karena itu, menurutnya, CPOPC perlu lebih menekankan pada informasi yang mudah dicerna dan berukuran gigitan dalam bentuk narasi dan grafik untuk mengubah persepsi. "Peran CPOPC diperlukan sebagai badan yang mendorong keterlibatan dalam pengembangan industri minyak sawit berkelanjutan secara global. CPOPC juga memiliki peran penting dalam membantu jutaan petani kelapa sawit dan pemangku kepentingan di seluruh dunia. Upaya ini akan membantu memastikan bahwa industri minyak sawit berkomitmen penuh terhadap tujuan pembangunan (SDGs) PBB," katanya.

Ia menambahkan, anggota yang akan masuk jadi anggota CPOPC yaitu Kolombia, Ghana, Honduras dan Papua Nugini bisa memperkuat organisasi tersebut dan meningkatkan upaya mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan secara global. Dijelaskannya, pertemuan ini menghasilkan sejumlah poin penting yang diadopsi dari kerangka prinsip global tentang Minyak Sawit Berkelanjutan. Kerangka kerja CPOPC ini nantinya akan masuk dalam keterlibatan kemitraan internasional, terutama sistem PBB serta organisasi internasional terkait lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika