Presidensi G20 Usung Bangkit Bersama-sama dan Lebih Kuat

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Presidensi G20 untuk mengedepankan kolaborasi multilateral berbagai pihak untuk pulih bersama dan lebih kuat. Tiga menteri keuangan negara presidensi G20 2020-2022 menyampaikan pentingnya koordinasi dalam memulihkan ekonomi global dan memperbaiki fundamental untuk pertumbuhan jangka panjang.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perlunya sinkronisasi normalisasi kebijakan negara-negara maju untuk menghindari dampak spill over pada negara lain. Tidak meratanya pemulihan membuat sebagian besar negara tidak siap menerima dampak normalisasi kebijakan negara maju.

"Kita ingin negara-negara yang melakukan normalisasi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan kebijakan agar tidak menciptakan damage for the rest of the world," katanya dalam konferensi pers Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting, Kamis (9/12) .

Pemulihan ekonomi yang tidak merata disebabkan ketidakseimbangan akses vaksinasi membuat sejumlah negara rentan. Negara-negara berpendapatan rendah, emerging market, masih berjuang menuju pemulihan.

Negara-negara maju yang telah mencapai tingkat vaksinasi hingga 80 persen kini menghadapi tantangan baru yakni inflasi tinggi. Hal ini karena ketidakseimbangan rantai pasokan disebabkan rendahnya produktivitas global.

"Kita ingin negara-negara maju melakukan langkah kebijakannya lebih hati-hati dan berjenjang, dengan harapan, tidak langsung menggunakan instrumen moneter yang akan pengaruhi seluruh dunia jika masalahnya ternyata mikro sektoral," katanya.

Pertemuan G20 dalam presidensi Indonesia kali ini penting untuk saling mengenal dan mengukur kemampuan serta kapasitas setiap negara dalam menjalani pemulihannya. Selain itu, negara-negara emerging juga harus melakukan pekerjaan rumahnya untuk memperkuat basis pondasi domestik agar menjadi lebih kuat.

Seperti, dalam upaya meningkatkan produktivitas, investasi, transformasi dalam digitalisasi, dan lainnya. Sri Mulyani juga mengatakan, penting bagi setiap negara untuk punya alur kejelasan dalam melangkah serta menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya.

"Kita perlu menciptakan sumber pembangunan yang baik, tidak hanya jangka pendek tapi juga panjang," katanya.

Indonesia melakukan itu dengan melahirkan sejumlah kebijakan fiskal, seperti reformasi perpajakan, memperbaiki APBN dari sisi spending, pengurangan utang dan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati. Selain itu juga ada reformasi struktural seperti UU Cipta Kerja yang dapat memperbaiki infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan ketahanan negara.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menambahkan, peran bank sentral dalam jalur keuangan G20 juga sangat perlu koordinasi erat. Terutama di ranah moneter, transformasi sektor keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran.

Perry mengatakan, Indonesia berpesan adanya kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter. Negara maju yang akan melaksanakan normalisasi harus berkomunikasi secara jelas untuk mengindari dampak domino pada negara lain.

"Peran lembaga internasional juga penting untuk membantu negara-negara emerging," katanya.

Di sektor keuangan, normalisasi juga harus dilakukan secara hati-hati. Penerapannya harus memperhatikan kondisi luka memar yang masih dirasakan industri karena pandemi. 

Selain itu, pembahasan juga akan menyentuh aspek sistem pembayaran dan Central Bank Digital Currency (CBDC). G20 mendorong agar sistem pembayaran digital tersambung antar negara sehingga menciptakan efisiensi dan integrasi.

Hal ini juga akan berkaitan erat dengan inklusi keuangan yang ujungnya mengangkat UMKM dan ekonomi kerakyatan. Terkait CBDC, G20 akan membahas setidaknya prinsip-prinsip utama dalam pengembangan CBDC.

"Kita bisa bahas bagaimana arahnya, berbagai pelajaran penting yang sudah ada, kalau bisa prinsip-prinsip utama dalam kembangkan CBDC," katanya. Seperti konsep desainnya, sistem infrastruktur yang diperlukan, hingga pilihan teknologi. Mulai dari blockchain, stable coin, atau distributed ledger technology.

Ikuti Whatsapp Channel Republika