Biden Khawatir Kemunduran Demokrasi di Seluruh Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan kekhawatirannya pada kemunduran demokrasi di seluruh dunia pada Kamis (9/12). Dia menyerukan sesama pemimpin dunia bekerja dengannya untuk meningkatkan lembaga-lembaga demokrasi.

Komentar Biden disampaikan kepada lebih dari 100 pemimpin pada pertemuan virtual pertama untuk Demokrasi di Gedung Putih. "Apakah kita akan membiarkan kemunduran hak dan demokrasi terus berlanjut? Atau akankah kita bersama-bersama memiliki visi dan keberanian untuk sekali lagi memimpin pawai kemajuan manusia dan kebebasan manusia ke depan?" katanya.

Dalam kesempatan itu Biden tidak secara terang-terangan menyebut nama China atau Rusia. Namun, dia telah berulang kali menyatakan AS dan sekutu yang berpikiran sama perlu menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi adalah kendaraan yang jauh lebih baik bagi masyarakat daripada otokrasi.

Biden menggarisbawahi negara-negara demokrasi yang sudah lama berdiri sekalipun, seperti AS, belum kebal terhadap ketegangan. Dia menyebut momen itu sebagai titik balik dalam sejarah.

Pernyataan ini merujuk pada momen ketika pejabat terpilih lokal mengundurkan diri pada tingkat yang mengkhawatirkan di tengah konfrontasi dengan suara-suara marah di rapat dewan sekolah, kantor pemilihan, dan balai kota. Negara-negara bagian mengesahkan undang-undang untuk membatasi akses ke surat suara sehingga lebih sulit bagi orang Amerika untuk memilih.

Terlebih lagi serangan 6 Januari di Capitol yang telah membuat banyak orang di Partai Republik Donald Trump berpegang teguh pada klaim palsunya tentang pemilihan yang dicurangi. Kondisi ini mengikis kepercayaan pada keakuratan suara.

"Di sini, di Amerika Serikat, kami juga tahu memperbarui demokrasi dan memperkuat institusi demokrasi kami membutuhkan upaya terus-menerus," kata Biden.

Presiden AS mengumumkan telah meluncurkan inisiatif untuk membelanjakan hingga 424 juta dolar AS untuk program di seluruh dunia. Program ini dirancang untuk mendukung media independen, kerja anti-korupsi, dan banyak lagi.

Beberapa pendukung juga ingin Biden lebih fokus menopang demokrasi di dalam negeri. Satu ujian awal datang ketika House of Representatives menyetujui Protecting Our Democracy Act, yang ketiga dari tiga undang-undang sebagian besar didukung oleh Demokrat. Ketiganya diperkirakan akan terhenti oleh Partai Republik di Senat.

“Di sini, di Amerika Serikat, kita tahu demokrasi kita tidak kebal dari ancaman,” kata Wakil Presiden Kamala Harris dalam sambutannya untuk menutup hari pertama pertemuan.

“6 Januari tampak besar dalam hati nurani kolektif kita dan undang-undang anti-pemilih yang telah disahkan banyak negara bagian adalah bagian dari upaya yang disengaja untuk mengecualikan orang Amerika dari berpartisipasi dalam demokrasi kita," ujarnya.

Acara yang diselenggarakan AS ini pun mendapat reaksi keras dari musuh utama dan negara-negara lain yang tidak diundang. Para duta besar untuk AS dari China dan Rusia menulis esai bersama yang menggambarkan pemerintahan Biden menunjukkan mentalitas Perang Dingin yang akan membangkitkan konfrontasi ideologis dan keretakan di dunia.

Pemerintah juga menghadapi pengawasan atas cara memutuskan negara mana yang akan diundang. China dan Rusia termasuk di antara mereka yang tidak menerima undangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika