Jokowi Ancam Cabut Sertifikat HGU dan HGB Lahan Telantar Mulai Bulan Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan mencabut sertifikat hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) lahan yang ditelantarkan. Ia mengatakan, Pemerintah saat ini sedang dalam proses mendistribusi reforma agraria mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta yang ingin dibagikan.

Ia menyebut, saat ini pemerintah sudah memiliki bank tanah. "Akan kita lihat HGU, HGB yang ditelantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu, yang ditelantarkan," ujar Jokowi saat membuka  acara Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, Jumat (10/12).

Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang menyebut adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan. Jokowi membenarkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan di Indonesia. Karena itu juga kenapa pemerintah fokus dalam melakukan reforma agraria.

Sebab, Jokowi menyebut banyak lahan-lahan yang memiliki HGU dan HGB tetapi tidak digunakan bertahun-tahun. Sementara, pemerintah tidak bisa memberikan ke pihak lain selama masih terdapat HGU dan HGB tersebut.

Karena itu, pencabutan ini diharapkan membuat lahan-lahan terlantar tersebut bisa produktif. "Akan banyak nanti bank tanah kita ini, sudah ada yang mengomandani akan banyak sekali yang kita cabuti. Sudah, ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, ndak. Masukan ke sini, ke bank tanah. Baik itu HGU maupun HGB, agar semua lahan yang kita miliki betul-betul produktif," kata Jokowi.

Karena itu, Presiden pun menawarkan jika ada pihak yang memerlukan lahan. Menurutnya, sepanjang permintaan lahan itu diikuti dengan proposal peruntukan dan feasibility study yang jelas, pemerintah akan menyiapkannya.

"Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silakan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan Tapi dengan sebuah itung-itungan proposal juga yang feasible artinya ada feasibility study yang jelas, akan digunakan apa barang itu, lahan itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika