Hadiri KTT Demokrasi AS, Jokowi: Demokrasi Indonesia Melebihi Batas Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpartisipasi secara virtual pada Summit for Democracy atau KTT Demokrasi yang digagas pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Kamis-Jumat (9-10/12). Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia untuk demokrasi melebih batas negara.

"Dalam dialog interaktif tadi dengan Biden, Bapak Presiden sampaikan bahwa Indonesia tepat hari ini menghelat Bali Democracy Forum (BDF) yang sudah berlangsung 14 tahun sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan dan global," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pengarahan media usai mendampingi Jokowi dalam KTT tersebut, Kamis malam waktu Jakarta.

"Presiden menyampaikan, our commitment towards democracy goes beyond the border, jadi komitmen demokrasi Indonesia melebihi batas negara kita," ujarnya menambahkan.

Retno mengatakan, Presiden Jokowi diundang dalam dua sesi KTT Demokrasi. Dialog interaktif termasuk pada sesi pertama yang juga diikuti beberapa 12 kepala pemerintahan. Dalam sesi interaktif tersebut, Jokowi diminta untuk berbagi pengalaman kontribusi RI dalam memajukan demokrasi khususnya di kawasan Asia Tenggara dan di kawasan Asia pada umumnya.  

BDF ke-14 pun disinggung sebab berkaitan dengan memajukan demokrasi. Dalam sesi tersebut, Jokowi menyampaikan BDF didesain sebagai forum berbagi perspektif mengenai demokrasi secara inklusif tanpa harus saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktek terbaik mengenai bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi.

"Indonesia yakin bahwa demokrasi adalah sebuah nilai yang universal namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini yang disebut oleh bapak presiden dalam pidato tadi adalah Home Ground Democracy," kata Retno mengutip Presiden Jokowi.

BDF tidak saja diikuti oleh wakil pemerintah, namun juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil. Dalam pidatonya pada sesi satu KTT Demokrasi, presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa bersama dengan negara-negara ASEAN Indonesia juga terus mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara.

Indonesia dalam hal ini telah memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Indonesia juga menjadi inisiator pelaksanaan Human Dialogue sejenis universal periodic review atau UPR di ASEAN. "Setelah 9 tahun terhenti untuk tahun ini dialog dihidupkan kembali oleh Indonesia dan secara sukarela presiden menyampaikan Indonesia mengajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review," katanya.

Di bagian penutup, Jokowi menyampaikan bahwa ia meyakini bahwa pemajuan demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan dapat tumbuh dan berkembang jika kerja sama di kedepankan. Oleh karena itu, Jokowi menyampaikan bahwa dukungan semua pihak sangat diperlukan, aspirasi seluruh elemen perlu didengarkan, dan tidak boleh ada yang tertinggal.

Sementara itu, President Biden dalam pembukaan mengatakan bahwa demokrasi merupakan aksi bukan sebuah keadaan yang bersifat tersedia atau diberikan. Untuk itu demokrasi memerlukan usaha yang terus-menerus, memerlukan kepemimpinan dan komitmen yang terus diperbarui.

"Presiden Biden juga menyampaikan terlepas tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi masih menjadi alat terbaik untuk mencapai kesejahteraan dan tidak ada model demokrasi yang sempurna. Oleh karena itu diperlukan dialog bersama untuk saling berbagi praktek terbaik," ujar Retno merangkum pernyataan Biden.

KTT Demokrasi diselenggarakan dengan tujuan untuk merevitalisasi nilai demokrasi, perlindungan HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk di masa pandemi dimana negara dunia menghadapi tantangan yang khusus. Sedikitnya 100 negara dan pemerintahan, media massa, masyarakat sipil, dan sektor swasta hadir pada KTT demokrasi secara virtual.

Ikuti Whatsapp Channel Republika