Komisi VIII Tegaskan BNPB Perlu Diperkuat
Tidak ada sedikit pun ruang bagi Komisi VIII DPR untuk memperlemah BNPB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menegaskan komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan BNPB hari ini.
"Kami tegaskan kembali dari meja pimpinan ini bahwa komisi VIII mulai dari pimpinan dan seluruh anggota, Pak kepala, kami tetap berkomitmen untuk memperkuat BNPB," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan diikuti tepuk tangan peserta rapat, Senin (13/12).
Yandri juga memastikan tidak ada sedikit pun ruang bagi Komisi VIII DPR untuk memperlemah BNPB. Adapun pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana masih terus berlanjut dan tetap akan fokus untuk memperkuat peran BNPB.
"Kami (Komisi VIII) sepakat, karena kita 'supermall'-nya bencana, tidak ada kata untuk memperlemah BNPB tapi harus BNPB diperkuat baik dari kebijakan maupun dari anggarannya, Pak," tegasnya.
Ia meminta agar Kepala BNPB, Suharyanto, tidak meragukan sikap tegas DPR tersebut. DPR juga siap membantu BNPB dalam upaya menanggulangi bencana di tanah air.
"Kita ini hidup hanya sekali pak, kita harus benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara dan apa yg kita perbuat kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan, Pak," ungkapnya.
Sebelumnya diketahui BNPB tak dicantumkan dalam nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB). Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menegaskan tak dicantumkannya BNPB bukan berarti melemahkan lembaga tersebut.
"Nomenklatur BNPB tidak tercantum dalam RUU PB bukan berarti akan melemahkan kedudukan kedudukan lembaga yang dimaksud dalam menangani bencana," ujar Risma dalam rapat kerja pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PB dengan Komisi VIII DPR, Senin (17/5) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika