Tujuh Upaya BNPB untuk Cegah Bencana Selama 2021

BNPB melakukan berbagai upaya pencegahan bencana selama tahun ini.

Antara/Budi Candra Setya
Kepulan asap menyelimuti area yang terendam banjir lahar hujan Gunung Semeru di Kamar Kajang, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (16/12/2021). Erupsi Gunung Semeru pada Kamis (16/12/2021) pukul 09.01 WIB yang disusul hujan deras di daerah itu mengakibatkan banjir lahar hujan menerjang beberapa tempat di wilayah hilir.
Rep: Rr Laeny Sulistyawati Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku telah melakukan tujuh upaya pencegahan bencana selama 2021. Salah satunya adalah informasi risiko bencana yang terus menerus diperbarui.

Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan mengaku, pihaknya berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam melakukan upaya pencegahan bencana selama tahun ini.

"Paling tidak ada tujuh hal dalam konsep pencegahan," ujarnya saat mengisi konferensi virtual mengenai Update dan Kaleidoskop Bencana 2021, Jumat (31/12).

Pertama, data informasi risiko bencana terus menerus diperbarui. Ia menambahkan, pemerintah daerah harus menyampaikan wilayah yang rawan bencana kepada masyarakat. Kedua, dilakukan penguatan kelembagaan yang ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Jadi, setiap kabupaten/kota harus memiliki risiko penanggulangan bencana selama 5 tahun. Ini yang harus dilakukan (kabupaten/kota) sesuai dengan ancaman bencana yang ada di daerahnya masing-masing," ujarnya.

Ketiga, penyusunan rencana kontijensi, kemudian pusdalpos juga diperkuat di daerah-daerah. Keempat, tim reaksi cepat dibentuk dan membentuk desa rawan bencana menjadi desa tangguh bencana. Kelima, penguatan multi pihak juga dilakukan, tak hanya diupayakan BNPB dan kementerian tetapi juga melibatkan relawan.

"Jajaran BNPB di kota/kabupaten membentuk forum pengurangan risiko bencana. Ini merupakan forum pentahelix sebagai partner BPBD yang ada di kabupaten/kota," katanya.

Keenam, mengajak kerja sama lembaga usaha, perguruan tinggi, para pakar kebencanaan, dan media massa yang ada di kota/kabupaten itu. Ketujuh, penguatan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang terintegrasi antarkementerian/lembaga.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler