Soal Relokasi PKL, Pemprov: Ini Kan Proses Penataan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY, Srie Nurkyatsiwi mengatakan, relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang trotoar Malioboro tidak dilakukan secara mendadak. Relokasi ini akan mulai dilakukan pada 1 Februari 2022 nanti.

Hal ini disampaikan Siwi setelah PKL di kawasan Malioboro meminta agar relokasi ini ditunda. Penundaan diminta setidaknya satu tahun hingga tiga tahun.

"Sebetulnya ini bukan mendadak, tapi ini kan proses penataan dan proses penataan kawasan Malioboro itu kan sudah lama. Ini bagian dari sisi penataan dan sudah ada targetnya, ditunda sekarang atau besok sama saja, juga prosesnya penataan," kata Siwi.

Relokasi PKL ini dilakukan dengan memindahkan ke dua lokasi baru yakni di eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY. Siwi menyebut, relokasi ini dilakukan dengan tidak hanya memindahkan PKL dan barang dagangannya.

Namun, ada intervensi dari pemerintah sebagai bagian dalam melakukan penataan di kawasan Malioboro. "Kami juga ada somasi (ke PKL) saat pindah ini (diminta) mundur takutnya kenapa?. Kalau jawabannya takut tidak laku (dagangannya), sudah kami sampaikan ada intervensinya supaya laku," ujar Siwi.

Siwi menuturkan, ada upaya yang dilakukan agar roda perekonomian PKL tetap berjalan selama berada di lokasi baru. Bahkan, lanjut Siwi, PKL pun tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk retribusi.

"Tidak berbayar, seperti listrik yang ini (sebelumnya) bagian yang sebenarnya mereka (harus) keluarkan (biaya) dan sekarang tidak mereka keluarkan lagi," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi PKL Yogyakarta (APKLY), Wawan Suhendra mengatakan, ada beberapa alasan PKL meminta agar proses relokasi tersebut ditunda. Salah satunya yakni terkait dengan kondisi ekonomi PKL yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Kami tidak menolak kebijakan relokasi, tetapi meminta penundaan pelaksanaannya," kata Wawan belum lama ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika