Lebanon Berikan Kontrak Pengelolaan Pelabuhan Beirut kepada Prancis
Pengambilalihan pengelolaan terminal peti kemas di pelabuhan Beirut memicu kemarahan
REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT — Pemerintah Lebanon telah memberikan kontrak kepada CMA CGM Prancis untuk pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas di pelabuhan Beirut selama 10 tahun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Ali Hamieh pada Kamis (17/2/2022) kemarin.
"Kontrak tersebut termasuk 33 juta dolar AS yang akan dibayarkan oleh CMA CGM untuk mengembangkan pekerjaan di dalam pelabuhan," kata Ali Hamieh dilansir dari Alaraby, Jumat (18/2/2022).
Menurut Hamieh, 19.465.000 dolar AS akan dihabiskan dari jumlah penuh dalam dua tahun pertama kontrak. Kemudian pekerjaan baru akan dimulai bulan depan.
“Ini akan mencakup modernisasi lengkap peralatan terminal, pembangunan gudang teknis baru untuk pemeliharaan dan penyimpanan suku cadang, digitalisasi melalui penerapan sistem paling canggih di bidang manajemen, serta peningkatan dan operasi interkoneksi di fasilitas tersebut,” menurut pernyataan perusahaan.
CMA CGM dikendalikan oleh keluarga Saade Prancis-Lebanon, dan kelompok itu bergabung dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam upaya bantuan di Beirut setelah ledakan Agustus 2020.
Ledakan itu menewaskan lebih dari 200 orang dan merusak seluruh lingkungan di kota itu, termasuk sekolah dan rumah sakit. Ledakan di pelabuhan itu juga telah menyumbangkan krisis ekonomi terburuk di Libanon.
Pengumuman pengambilalihan pengelolaan terminal peti kemas di pelabuhan Beirut memicu kemarahan publik Lebanon, khususnya keluarga mereka yang tewas dalam ledakan itu. Penolakan terjadi karena segala pekerjaan dilakukan di pelabuhan sebelum penyelidikan selesai.
Sebuah demonstrasi telah direncanakan pada Ahad lalu di luar pelabuhan, berjudul "Tidak untuk rekonstruksi pelabuhan sebelum kebenaran terungkap."
Hakim investigasi menghadapi hambatan besar dalam penyelidikan karena beberapa partai politik menghalangi pekerjaannya, sementara banyak politisi yang dicurigai dalam kasus tersebut menolak untuk menghadiri sidang pengadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika