Pemindahan ASN ke IKN, Kominfo: Bukan Sekadar Memindahkan

Informasi mengenai pemindahan ASN juga masih belum rinci.

Antara/Aditya Pradana Putra
Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Presiden mengatakan IKN Nusantara merupakankota berkonsep ‘smart forest city’ yang 70 persen wilayahnya merupakan area hijau, 80 persen kendaraan yang ada merupakan transportasi publik, dan 80 persen lebih didukung energi hijau dari ‘hydropower’ di Sungai Kayan.
Rep: Fauziah Mursid Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pemerintah terus melakukan komunikasi persuasi mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) agar tercipta semangat Indonesia sentris. Usman menyatakan komunikasi mengenai kebijakan pemindahan IKN menjadi tantangan, karena salah satu yang terdampak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga


Usman menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur bukan sekadar memindahkan ASN dan tidak hanya membangun gedung pemerintahan.

"Tetapi merupakan lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan tranformasi menuju Indonesia maju. Kita perlu menanamkan visi tadi kepada seluruh ASN, agar proses pemindahan ini menjadi tujuan kita bersama untuk pemerintahan yang lebih baik," ujar Usman dikutip dari siaran persnya, Sabtu (26/2/2022).

Ia mengatakan meski ASN sudah menandatangani perjanjian bersedia untuk ditempatkan di mana saja, tetapi informasi mengenai pemindahan ASN juga masih belum rinci sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.

Pemerintah juga telah menyiapkan strategi komunikasi untuk mempersuasi masyarakat, khususnya bagi kalangan ASN. Menurut Dirjen Usman Kansong, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN melalui dua skema.

"Tercatat ada 118.000 hingga 180.000 ASN yang akan pindah, bergantung pada skema mana yang diterapkan. Ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi kesimpangsiuran isu sekaligus melibatkan para ASN untuk mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi," katanya.

Ia menegaskan, kebijakan pemindahan IKN tentu tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan sudah melewati banyak kajian dan penelitian dari segala aspek geografis, sosiokultural, ekonomi maupun infrastruktur. Berbagai aspek itu dilakukan melalui studi yang komprehensif dan mendukung pemindahan ibu kota ke Nusantara.

"Hasil kajian ini perlu kita sampaikan ke seluruh ASN dalam beragam cara. Konten kreatif misalnya, berupa infografis, meme, virtual tour melalui diorama atau desain kota IKN. Kita juga menceritakan visi misi IKN dengan cara storytelling, sehingga kesan yang diterima ASN bukan merupakan keharusan namun cenderung persuasif," katanya.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menjelaskan mengenai konten-konten kreatif yang dikemas tersebut bisa bersumber dari konten formal seperti siaran pers, konferensi pers, pernyataan Presiden, maupun narasi dari kementerian dan lembaga yang kemudian ditampilkan pada laman IKN.

“Narasi utama yang perlu secara konsisten ditegaskan adalah Mengapa Kita Mesti Pindah. Karena pemindahan Ibu Kota Negara adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan menuju Indonesia-sentris demi keadilan dan kesejahteraan. Ini narasi yang kita gaungkan untuk semua kalangan," katanya.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler