Polandia Siap Kirim Seluruh Jet MiG-29 Miliknya ke Ukraina
Polandia meminta AS memberi mereka pesawat bekas dengan kemampuan yang sesuai.
REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA -- Pemerintah Polandia akan mengerahkan semua jet tempur MiG-29 miliknya ke Ukraina. Mereka meminta Amerika Serikat (AS) memfasilitasi proses pengiriman pesawat tersebut ke Kiev.
“Otoritas Republik Polandia siap untuk mengerahkan, segera dan gratis, semua jet MiG-29 mereka ke Pangkalan Udara Rammstein dan menempatkannya di tangan pemerintah AS,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Polandia dalam sebuah pernyataan pada Selasa (8/3/2022).
Pada saat bersamaan, Polandia meminta AS memberi mereka pesawat bekas dengan kemampuan operasional yang sesuai. “Polandia siap untuk segera menetapkan syarat pembelian pesawat,” kata Kemenlu Polandia.
Pemerintah AS mengaku terkejut atas keputusan Polandia menyerahkan semua jet MiG-29 miliknya ke Ukraina. “Sepengetahuan saya, tidak ada konsultasi dengan kami sebelumnya bahwa mereka berencana untuk memberikan pesawat-pesawat ini kepada kami. Jadi saya pikir itu sebenarnya adalah langkah mengejutkan oleh Polandia,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Victoria Nuland di sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Nuland menjelaskan, masalah utama yang kini dihadapi adalah menilai apa kebutuhan mendesak Polandia yang akan diberikan karena mereka berdekat dengan wilayah konflik. “Polandia, mereka mendapat manfaat dari keamanan udara penuh dari aliansi NATO. Masalah utamanya adalah untuk mengevaluasi apa kebutuhan mendesak Polandia dalam konteks menjadi tetangga konflik ini,” ucapnya.
Polandia memang mendukung Ukraina dengan senjata pertahanan. Namun mereka mengatakan tidak akan mengirim jet tempur ke Ukraina. Sebab Warsawa menilai, ia bukan pihak yang terlibat langsung dalam konflik Ukraina-Rusia. Polandia memang bukan sekutu NATO dan Rusia.
Saat ini anggota parlemen AS sedang mendorong pemerintahan Presiden Joe Biden untuk memfasilitasi pengiriman pesawat tempur dari Polandia dan negara-negara NATO lainnya ke Ukraina. Hal itu merespons permohonan yang dilayangkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.