Mahathir: Sia-Sia Adakan Pemilu Kalau Pemerintah 'Pintu Belakang' yang Terpilih
Mahathir menyerukan rakyat Johor untuk menolak pemerintahan 'pintu belakang'.
REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyerukan kepada rakyat Negara Bagian Johor untuk menolak pemerintahan "pintu belakang" dalam Pemilihan Umum Negeri (PRN) Johor pada Sabtu (12/3/2022). Dalam pernyataan persnya di Kuala Lumpur, Kamis (10/3/2022), Mahathir mengatakan, setiap lima tahun sekali diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu, GE) dan rakyat memilih pemerintahan menurut sistem demokrasi.
"Pada 12 Maret, rakyat Johor akan memiliki kesempatan untuk memulihkan demokrasi. Tetapi jika mantan pemerintah 'pintu belakang' yang juga anggota korupsi terpilih kali ini, akan sia-sia untuk mengadakan pemilihan," kata Mahathir merujuk pada mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan kelompoknya.
Menurut Mahathir, pada 9 Mei 2018 lalu rakyat pernah memilih pemerintah, namun menolak partai Barisan Nasional (BN) untuk pertama kalinya. Rakyat memilih partai Pakatan Harapan (PH) sebagai Pemerintah Malaysia.
"Sayangnya, sekutu PH, yaitu Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan bagian dari Parti Keadilan Rakyat (PKR), berencana untuk mengkhianati rakyat dan menggulingkan pemerintah pilihan mereka. Pemerintah 'pintu belakang' telah diproduksi," kata Ketua Partai Pejuang Tanah Air itu.
Sejak saat itu, menurut Mahathir, politik negara menjadi tidak stabil. Sebab, pemerintah dapat dengan mudah digulingkan tanpa pemilihan.
"Hanya dengan lompatan beberapa wakil terpilih ke partai yang kalah, partai yang ditolak rakyat bisa menjadi pemerintah," katanya.
Mahathir mengatakan, pemerintah "pintu belakang" ini mudah digulingkan. Ia meyakini, pihak tersebut ketakutan.
"Kita melihat bagaimana pemerintah 'pintu belakang' ini digulingkan melalui pintu belakang juga oleh orang yang sama," katanya.
Mahathir mengatakan, kesempatan pemilihan harus digunakan untuk mengubah pemerintahan dari yang gagal dan korup menjadi partai yang bersih dan efisien. Ia merujuk pada pemerintahan yang sebelumnya melibatkan para pemimpin yang memberi Malaysia julukan "Macan Asia".
Ikuti Whatsapp Channel Republika