Ramai Soal Tiga Periode, Ainun Najib: Jokowi Presiden Luhut Perdana Menteri
Konstitusi harus diedit untuk mengegolkan isu presiden tiga periode
Cendikiawan muda Nahdlatul Ulama turut mencicit tentang isu presiden tiga periode yang muncul belakangan ini. Terakhir, isu ini kembali menyeruak saat Presiden Joko Widodo berpidato pada Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/3). Ketika itu, Ketua Apdesi Surtawijaya menyatakan akan menggelar deklarasi mendukung Jokowi Tiga Periode dalam acara tersebut. Meski deklarasi batal digelar karena dicegah Paspampres, teriakan tiga periode sempat menggema.
Menanggapi isu tersebut, Ainun Najib, seorang pakar teknologi informasi yang namanya sempat digadang-gadang Presiden Jokowi sebagai talenta digital Indonesia di luar negeri, menjelaskan, konstitusi harus diedit jika hendak mengegolkan isu presiden tiga periode. “Kalau jadi mengedit Konstitusi, harapan saya Kepala Negara & Kepala Pemerintahan dipisahkan saja di Konstitusi. Karena dua amanah ini perlu karakter & kompetensi yang berbeda, serta perlu proses pemilihan & penunjukan yang berbeda,”cuit dia.
Dia pun melanjutkan, kombinasi ideal yang kelak mengisi pemerintahan yakni Jokowi menjadi presiden sebagai kepala negara. Kemudian, Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi menjabat sebagai perdana menteri.
“Menurut saya kombinasi ideal adalah: pak Jokowi jadi Presiden, Kepala Negara, Head of State: visi, negarawan, pengambil keputusan pak Luhut jadi Perdana Menteri, Kepala Pemerintahan, Head of Government: eksekusi, manajerial, menjalankan keputusan,”tukas Ainun.
Baca juga: Soroti Logo Halal Terbaru, Ainun Najib: Warna Hijau dan Teks Menjadi Kunci
Baca juga: Ainun Najib Soroti Logo Halal Baru, Netizen: Antum Entar Diserbu Banser lho Gus