Ketua DPR Minta Pemerintah Amankan Pasokan Solar

Krisis solar bersubsidi berpotensi memicu permasalahan di berbagai daerah.

ANTARA/Galih Pradipta
Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan solar agar tindak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri. (ilustrasi).
Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan solar agar tindak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

"Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadhan, sehingga krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (30/3/2022).

Dia meminta Pemerintah segera mencari jalan keluar masalah krisis solar bersubsidi, karena berpotensi memicu permasalahan di berbagai daerah. Persoalan krisis solar itu dapat mengganggu distribusi logistik dan menimbulkan kerugian bagi petani karena hasil tanamnya sulit didistribusikan.

Sejalan dengan rapat Komisi VII DPR dan Pemerintah, dia mengatakan perlu ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dia memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi akibat pandemi Covid-19.

Namun, menurutnya,peningkatan permintaan biosolaritu disebabkan oleh faktor pemulihan ekonomi. "Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadhan," jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi karena kebocoran dan penyalahgunaannya harus dihindari. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi tersebut.

"Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya," tegasnya.

Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkan biosolar, katanya. Dia juga meminta pihak-pihak berwenang untuk bersikap tegas karena krisis biosolar bersubsidi dapat memengaruhi pemulihan ekonomi apabila tidak segera diatasi.

Baca Juga



sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler