Jateng Siap Salurkan BLT Minyak Goreng Program Pemerintah
Diupayakan agar harga minyak goreng tetap terjangkau oleh masyarakat.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah siap melaksanakan mandat pemerintah pusat terkait dengan kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Di sisi lain, pemprov juga akan terus mengupayakan agar harga minyak goreng tetap terjangkau oleh masyarakat dengan harga di tingkat konsumen sebesar Rp 14 ribu per liter.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan, pemprov siap melaksanakan program pemerintah pusat untuk menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.
Pemprov akan membantu mempersiapkan agar penyaluran program tersebut dapat dilakukan dengan lancar. Karena datanya sudah jelas, tinggal dikirimkan BLT minyak goreng Rp 100 ribu untuk tiga bulan.
Sehingga begitu sudah diterima bantuan tunai tersebut bisa langsung disalurkan kepada para penerima manfaat. “Selain menyiapkan petugas kami nanti juga mengawasi agar pelaksanaannya bisa sesuai,” tegas Ganjar, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/4).
Meski pemerintah menggulirkan program BLT minyak goreng, masih jelas gubernur, pemprov tetap akan mengupayakan jalan keluar di balik polemik pasokan minyak goreng yang masih berlanjut.
Terutama dalam rangka mengupayakan stok minyak goreng harga Rp 14 ribu per liter, agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Pemprov juga masih terus mencari solusi agar suplai minyak khususnya untuk usaha kecil dan mikro tetap terjamin.
Kemudian bagi masyarakat yang tidak mampu juga tetap mendapatkan akses minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter. Namun kendala pasokan sepertinya masih terus dihadapi di lapangan.
Menurut Ganjar, sebenarnya hari ini jatah untuk Jateng sudah tiba, namun ia belum mendapatkan laporannya. “Hari ini kita mau lakukan checking persiapan termasuk ketersediaan yang ada saat ini,” tegasnya.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Menurut Presiden Joko Widodo, harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional.
Guna membantu meringankan beban masyarakat, pemerintah kemudian merencanakan untuk memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat.
Bantuan ini bakal disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.