BLT Migor, Legislator Ingatkan Potensi Terjadinya Penyimpangan
Diperlukan pengawasan ketat dari aparat dalam penyaluran bantuan tersebut nantinya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyoroti kebijakan pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang terdampak kenaikan harga minyak goreng (migor). Dirinya mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi terjadinya penyimpangan dalam penerapannya di lapangan.
"Seharusnya secara lebih terstruktur dan sistemik pemerintah dapat mengendalikan tata niaga migor ini secara lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau. Ketimbang pendekatan BLT yang cenderung instan dan seringkali terjadi penyimpangan saat pembagiannya," kata Mulyanto kepada Republika, Senin (4/4/2022).
Menurutnya diperlukan pengawasan yang ketat dari aparat dalam penyaluran bantuan tersebut nantinya. Selain itu, pengawasan oleh publik juga dinilai perlu dilakukan dalam penerapan kebijakan BLT Migor tersebut.
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, juga minta Pemerintah menyelesaikan krisis Migor secara komprehensif dan sistemik. Pemerintah diharapkan memulai penyelesaian krisis migor dari sumber masalahnya.
"Semua sudah tahu akar masalah krisis migor ini yaitu para pengusaha yang menguasai bisnis migor dari hulu sampai hilir tidak mau menjual sebagian kecil produknya dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk rakyat kecil. Kalau Permendag No. 6 tahun 2022 tentang DMO 20 persen dan DPO untuk CPO dan Olein dilaksanakan dengan baik tidak akan krisis Migor," ungkapnya.
Dirinya juga mempertanyakan kebijakan pemberian BLT sebesar Rp 100 ribu per bulan kepada masyarakat. Sebab yang ia ketahui kebijakan tersebut diambil pemerintah dari program reguler bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kalau itu benar, berarti kebijakan itu hanya 'membuat judul baru'. Rencana Kegiatan dan dananya sudah ada dalam anggaran Kemensos sejak awal tahun anggaran, dan tentu sumber dananya dari APBN," kata Amin kepada Republika, Ahad (3/4/2022).
"Kalau itu yang terjadi, maka tidak nyambung antara krisis Migor dan solusi yang dilakukan Pemerintah. Para pelaku usaha yang menjadi sumber penyebab krisis tetap tidak tersentuh," imbuhnya.
Sebelumnya Pemerintah akan memberikan BLT Migor sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada April 2022 sebesar Rp 300 ribu untuk periode April, Mei, dan Juni. Bantuan ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta kepada 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.
"Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait BLT minyak goreng di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika