Pertalite dan LPG Subsidi Naik, Komisi VII: Tidak Tepat
Komisi VII menilai Pertalite dan LPG bebani masyarakat yang belum pulih dari pandemi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai rencana pemerintah yang hendak menaikan harga Pertalite dan elpiji gas melon saat ini tidak tepat. Menurut Eddy saat ini masyarakat masih dalam kondisi pemulihan ekonomi.
"Kami melihat saat ini masyarakat belum pulih perekonomiannya, terutama masyarakat kelas bawah yang masih tertekan dari sisi pendapatan dan bahkan ada yang kehilangan pekerjaan," ujar Eddy kepada Republika, Selasa (5/4).
Namun, kata Eddy jika memang pemerintah mau melepas harga komoditas ke pasar mestinya pemerintah lebih dulu merampungkan rencana penyaluran subsidi tepat sasaran. Eddy menegaskan pemerintah harus lebih dulu membenahi soal akurasi data penerima subsidi.
"Jika memang harus ada kenaikan harga pertalite maupun elpiji, harus dibarengi dengan skema subsidi langsung kepada penerima subsidi, agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan," ujar Eddy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana kenaikan harga Pertalite dan LPG ukuran 3 kilogram saat ini masih dalam tahap pengkajian. Nantinya, kata dia, pemerintah akan mengumumkan hasil kajian kenaikan harga Pertalite dan LPG jika sudah rampung.
Karena itu, Airlangga pun memastikan saat ini pemerintah belum akan menaikkan harga Pertalite maupun LPG 3 kg. “Saat sekarang kita masih kaji, nanti sesudah kita kaji, nanti kita umumkan. Tapi saat sekarang belum,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah bakal menaikkan harga Pertalite dan gas LPG 3 kilogram. Hal itu menyusul kenaikan Pertamax sebesar Rp 3.500 per liter menjadi Rp 12.500 per liter mulai Jumat (1/4).
"Overall (secara keseluruhan) akan terjadi (kenaikan) nanti Pertamax, Pertalite, kalau premium belum. Juga gas yang 3 kg (akan naik). Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah," kata Luhut ditemui usai meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika