Diaspora Lebanon Berikan Suara dalam Pemilihan Parlemen

REPUBLIKA.CO.ID,BEIRUT -- Ribuan warga Lebanon yang tinggal di hampir 50 negara mulai memberikan suara dalam pemilihan parlemen pada Ahad (8/5). Pemungutan suara serupa diadakan di 10 negara berpenduduk mayoritas Muslim pada beberapa hari sebelumnya.

Sekitar 195.000 warga Lebanon telah terdaftar untuk memberikan suara di 48 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Rusia, negara-negara anggota Uni Eropa, dan beberapa negara Afrika. Sedangkan pemungutan suara di dalam negeri baru berlangsung pada 15 Mei.

Sebanyak 194.348 pemilih terdaftar akan memberikan suara mereka di 192 tempat pemungutan suara di seluruh dunia, banyak dari mereka bagian dari misi diplomatik Lebanon. Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bouhabib menyatakan, selama pemungutan suara pada Jumat (6/5), 59,45 persen partisipasi pemilih dari 30.929 warga yang terdaftar memberikan suara.

Banyak orang Lebanon yang melarikan diri dari negara itu selama dua tahun terakhir selama krisis ekonomi. Kemerosotan terjadi akibat dekade korupsi dan salah urus oleh kelas politik yang menjalankan negara kecil itu sejak akhir perang saudara 1975-1990.

Pemilihan parlemen diadakan setiap empat tahun sekali dan pemungutan suara terakhir pada 2018 memberikan kursi mayoritas kepada kelompok Hizbullah yang didukung Iran dan sekutunya. Pemungutan suara tahun ini untuk 128 anggota legislatif adalah yang pertama sejak krisis ekonomi dan keuangan dimulai pada Oktober 2019 yang menyebabkan protes nasional.

Pemilihan umum kali ini juga merupakan pemungutan suara pertama yang diadakan sejak ledakan besar 4 Agustus 2020 di pelabuhan Beirut yang membunuh ratusan orang dan menyebabkan kerusakan luas di ibu kota. Hanya ada sedikit perubahan yang diharapkan dari pemungutan suara kali ini karena partai politik dan politisi arus utama tetap kuat. Partai-partai arus utama yang didukung Barat berharap untuk melucuti mayoritas parlemen dari Hizbullah.

Parlemen Lebanon terbagi rata antara Kristen dan Muslim. Badan legislatif baru akan memilih presiden baru setelah masa jabatan Presiden Michel Aoun berakhir pada Oktober. Setelah hasil resmi keluar pada 15 Mei, pemerintah Perdana Menteri Najib Mikati akan menjadi pemerintahan sementara sampai presiden meminta konsultasi dengan legislator yang baru terpilih untuk menunjuk perdana menteri baru. Mikati yang tidak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen bisa dipilih lagi.

Menurut sistem pembagian kekuasaan Lebanon, presiden harus berasal dari Katolik Maronit, perdana menteri dari kelompok Sunni, dan ketua parlemen adalah seorang Syiah. Kursi kabinet juga dibagi rata antara Muslim dan Kristen. 

Sumber: https://apnews.com/article/business-religion-elections-lebanon-middle-east-41518569d6b7d8527c7ddce14537ce6f

Ikuti Whatsapp Channel Republika