SMI Sebut Peroleh Dana Rp 46,95 Triliun untuk SDGs Indonesia One
Indonesia membutuhkan pembiayaan SDGs hingga Rp 18.911 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Faaris Pranawa mengatakan SMI telah memperoleh dana 3,2 miliar dolar AS atau setara Rp 46,95 triliun (kurs Rp 14.672 per dolar AS) untuk platform SDGs Indonesia One dari 35 mitra."Pada Maret 2022, kita memiliki dukungan besar dari mitra sejumlah 3,2 miliar dolar AS dari 35 mitra," katanya dalam wrbinar side event G20 terkait pembiayaan campuran, Senin (23/5/2022).
Ia mengatakan lembaga keuangan pembangunan seperti SMI memiliki peran penting sebagai perantara lokal untuk mengatur risiko dari pembiayaan program-program pembangunan berkelanjutan.Karena itu pada 2018, SMI membangun Indonesia SDGs One sebagai platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Indonesia tercatat membutuhkan pembiayaan untuk program pembangunan berkelanjutan hingga Rp 18.911 triliun sepanjang 2020 sampai 2024 dan membutuhkan Rp6.445 triliun untuk menutup celah pembiayaan pembangunan infrastruktur"Karena itu dengan produk dan jasa kami, kami dapat menghubungkan fokus pembiayaan kami sehingga kami tidak hanya membiayai pembangunan infrastruktur sebagaimana mandat utama kami, tapi juga membantu pencapaian SDGs," katanya.
Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengatakan terdapat empat tantangan bagi pembiayaan campuran untuk program pembangunan berkelanjutan."Yang pertama, ketiadaan proyek atau program nyata untuk dibiayai. Kalaupun ada, biasanya berukuran kecil," katanya.
Selanjutnya Indonesia juga kekurangan fasilitas pembiayaan campuran yang dapat menjadi penampung pembiayaan dari sektor privat."Adapun dari sisi sektor privat terdapat dua tantangan investasi utama di pembiayaan campuran, yakni risiko yang dirasakan tinggi dan nyata, dan return yang kurang baik untuk risiko yang sama dengan pembiayaan program lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika