Gara-Gara Gunakan Data Privasi Pengguna, Twitter Didenda 150 Juta Dolar AS
Twitter memasukkan data privasi pengguna ke dalam data penargetan iklannya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Untuk menyelesaikan gugatan privasi dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dan Komisi Perdagangan Federal (FTC), Twitter akan membayar denda 150 juta dolar AS. Hal itu diumumkan pada Rabu (25/5/2022) yang mencakup keluhan bahwa Twitter menipu menggunakan alamat email dan nomor telepon anggota untuk iklan bertarget.
Selain denda, Twitter juga harus menerima audit program privasi datanya. Pengajuan hukum mengklaim Twitter salah mengartikan kebijakannya kepada pengguna antara tahun 2013 dan 2019 yang melanggar Undang-Undang FTC dan perintah dari penyelesaian sebelumnya pada tahun 2011.
Perusahaan mendorong pengguna untuk menambahkan nomor telepon atau alamat email untuk mengaktifkan langkah-langkah keamanan seperti otentikasi dua faktor. Namun kenyataannya, Twitter juga memasukkan informasi itu ke dalam data penargetan iklannya.
Perusahaan meminta maaf atas praktik tersebut pada tahun 2019 dan mengaku secara tidak sengaja menyalurkan alamat dan nomor ke dalam sistem iklannya. Keluhan tersebut juga menuduh Twitter secara keliru mengklaim mematuhi Kerangka Kerja Perlindungan Privasi Uni Eropa-AS dan Swiss-AS yang membatasi bagaimana perusahaan dapat menggunakan kembali data pengguna.
“Hukuman 150 juta dolar AS mencerminkan keseriusan tuduhan terhadap Twitter dan langkah-langkah kepatuhan baru yang substansial yang akan diberlakukan sebagai hasil dari penyelesaian. Ini akan membantu mencegah taktik menyesatkan lebih lanjut yang mengancam privasi pengguna,” kata Jaksa Agung Vanita Gupta dalam sebuah pernyataan.
Dilansir The Verge, Kamis (26/5/2022), pada tahun 2019, FTC mengincar Facebook karena praktik serupa dan mendenda perusahaan sebesar lima miliar dolar AS. Langkah-langkah kepatuhan yang baru akan mengharuskan Twitter untuk mempertahankan program privasi dan keamanan informasi yang komprehensif dan harus melakukan pengujian serta audit rutin terhadap pengamanannya.
Kepala Privasi Twitter Damien Kieran mengakui penyelesaian dalam postingan blog dan utas Twitter. “Penyelesaian kami dengan FTC mencerminkan komitmen dan investasi Twitter yang sudah ada sebelumnya dalam keamanan dan privasi. Kami akan terus bermitra dengan regulator kami untuk memastikan mereka memahami bagaimana praktik keamanan dan privasi di Twitter selalu berkembang menjadi lebih baik,” kata Kieran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika