IHRAM.CO.ID, MAKKAH -- Gubernur Provinsi Makkah Pangeran Khalid Al-Faisal meluncurkan proyek pengalihan penjara di Jeddah dan Ketua Asosiasi Penelitian terkait oleh Universitas Umm Al-Qura. Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan merehabilitasi mantan narapidana secara efektif, melalui karakterisasi kasus yang tepat dan hukuman yang diperlukan berdasarkan penilaian psikososial yang komprehensif.

Langkah ini diambil sebagai usaha menciptakan pergeseran kualitatif di bagian pemasyarakatan melalui sektor publik, swasta dan nirlaba, untuk menciptakan alternatif reformasi optimal yang memenuhi kebutuhan nasional.

Selain memastikan integrasi yang tepat dari mantan narapidana ke dalam masyarakat, proyek ini memungkinkan otoritas kehakiman untuk mengembangkan dan menerapkan alternatif reformasi yang mempertimbangkan kepentingan individu. Ini juga akan menciptakan lingkungan yang cocok untuk menerapkan alternatif reformis dan iklim yang sesuai untuk departemen pemerintah terkait.

Dilansir di Arab News, Senin (30/5/2022), dalam fase mendatang, proyek tersebut juga akan mempelajari dan mengamati hukuman alternatif yang diusulkan untuk pelanggaran yang merupakan kejahatan hukuman yang tidak terorganisir, tidak diatur oleh batas hukum dan tidak memerlukan penangkapan, asalkan hak-hak pribadi tetap ditangani.

Sebelum peluncuran proyek, Komite Eksekutif yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Makkah Pangeran Badr bin Sultan, mengadakan lebih dari 14 sesi diskusi. Dalam kesempatan itu beberapa topik dibahas, termasuk konsep hukuman alternatif dan akar hukumnya, sisi psikologis dan intervensi sosial, serta perannya dalam hukuman alternatif dalam aplikasi peradilan.

Di kesempatan yang sama, Pangeran Khaled Al-Faisal menyaksikan penandatanganan kesepakatan membentuk ketua penelitian antara Universitas Umm Al-Qura yang diwakili oleh Presidennya Dr. Maadi Al-Madhab, Abdulrahman Faqih, dan atas namanya, Tariq Faqih.

Hadirnya jabatan tersebut bertujuan untuk mengukur dampak alternatif pemasyarakatan, menganalisis data dan hasil, serta mempelajari kondisi psikologis, sosial dan ekonomi narapidana untuk menentukan alternatif reformasi yang tepat. Hal ini juga bertujuan untuk mempelajari kemungkinan alternatif berdasarkan praktik umum dan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Visi 2030, Kerajaan terus menawarkan program dukungan masyarakat untuk tahanan yang dibebaskan, yang memungkinkan rehabilitasi mereka ke masyarakat.

Upaya Saudi dalam integrasi tahanan sudah ada, seperti Trahom, Komite Nasional untuk Kesejahteraan Tahanan dan Keluarganya, yang disponsori oleh 21 perusahaan dan membantu mendukung proyek masyarakat yang ditargetkan untuk rehabilitasi tahanan.

Trahom bekerja sama dengan 12 badan pemerintah, termasuk Penuntutan Umum, Dewan Kamar Saudi, dan kementerian kesehatan, kehakiman, pendidikan, dan sumber daya manusia dan pembangunan sosial. 

Sumber:

https://www.arabnews.com/node/2092126/saudi-arabia