Anggota DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Buzzer Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf mengatakan kehadiran buzzer (pendengung) menjadi saluran utama suara pemerintahan di era masa kini. Kehadiran buzzer politik saat ini, menurut dia cenderung menjadi pemecah belah bangsa, karena itu perlu ditindak tegas.

Ia mengakui buzzer khususnya buzzer politik merupakan fenomena new media atau industri media baru yang mulai muncul belakangan ini. Sebagian menilai peran buzzer sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga pemerintah perlu mengawasinya, jangan sampai justru merusak kedaulatan bangsa.

“Pemerintah harus bersikap adil kepada setiap buzzer yang berpotensi memecah belah suatu bangsa, jangan pilih kasih karena ini permaslahan kedaulatan bangsa Indonesia,” sebut Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat Rapat dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Wantannas di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Legislator dapil Lampung I ini menambahkan, buzzer menjadi diperlukan sejumlah pihak di era sekarang, karena media massa yang mainstream diasumsikan tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh penguasa atau negara.

Kendati demikian, ia juga menilai, saat ini masih terjadi pemberitaan informasi yang asimetris dengan sistem demokrasi karena industri media mulai terjerat ke lingkaran kartel politik.

Menurut dia, saat ini para oligarki yang menguasai ekonomi, industri media, dan politik secara tak langsung memberi dampak kepada arus peredaran informasi. “Belakangan ini kan ada buzzer yang tidak memihak pihak tertentu ditangkap tetapi sebaliknya yang sudah jelas membuat kegaduhan tidak ditangkap jadi jelas saya rasa jangan pilih kasih,” imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika