Menteri PUPR: Butuh Rp 43,73 Triliun Bangun Infrastruktur Dasar IKN
Kementerian PUPR hanya bertugas untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dibutuhkan anggaran Rp 43,73 triliun dari tahun 2022-2024 untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara (IKN) Nusantara.
"Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp 43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini Rp 5 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Basuki menjelaskan, pihaknya telah menyurati menteri keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp 5 triliun. Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang.
Dengan demikian, usulan pendanaan Rp 5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp 4,3 triliun. "Ada beberapa yang sudah lelang di Cipta Karya, ada yang lelang Juni ini. Kemungkinan tidak akan menyerap Rp 5 triliun, tapi sekitar Rp 4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai 2024 sekitar Rp 43,73 triliun, ini juga disiapkan DIPA-nya," katanya.
Namun, Basuki menegaskan, Kementerian PUPR hanya bertugas membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru."Kami hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar, yaitu jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor kementerian koordinator dan Kementerian Sekretaris Negara," katanya.
Selain itu, Kementerian PUPR bertugas untuk pengerjaan air baku dan drainase.Pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara ditargetkan selesai pada tahun 2024.
Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.
Sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan. Kementerian PUPR menyatakan, pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada awal semester II 2022 agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan telah berada di Nusantara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika