AS Beri Sinyal Tingkatkan Misi Diplomatik dengan Palestina

Presiden AS Joe Biden telah berjanji membuka kembali kantor Konsulat di Palestina.

AP Photo/Ariel Schalit
Bendera berkibar di gedung konsulat Amerika Serikat di Yerusalem, 4 Maret 2019. Washington membalikkan kebijakan administrasi Trump tentang hubungan AS-Palestina menjelang kemungkinan kunjungan Presiden Joe Biden ke Israel. Aturan baru yang diumumkan pada Kamis, 9 Juni 2022, berarti Palestina akan berurusan langsung dengan Departemen Luar Negeri di Washington, daripada melalui AS. duta besar di Yerusalem terlebih dahulu.
Rep: Rizky Jaramaya Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) beri sinyal untuk meningkatkan misi diplomatiknya ke Palestina pada Kamis (9/6/2022), dengan membuka kembali dan mengubah Unit Urusan Palestina (PAU) menjadi Kantor Urusan Palestina-AS (OPA) di Yerusalem. OPA akan melapor langsung ke Washington mengenai masalah-masalah substantif.

Baca Juga


"OPA beroperasi di bawah naungan Kedutaan Besar AS di Yerusalem, dan melaporkan hal-hal substantif langsung ke Biro Urusan Timur Dekat di Departemen Luar Negeri," kata juru bicara OPA.

Juru bicara itu mengatakan, perubahan nama dilakukan untuk lebih menyelaraskan dengan nomenklatur Departemen Luar Negeri. "Struktur operasi OPA yang baru dirancang untuk memperkuat pelaporan diplomatik dan keterlibatan diplomasi publik kami," ujarnya.

Pada Kamis, para pejabat Palestina menjamu utusan Departemen Luar Negeri AS, Hady Amr, di Ramallah. Namun mereka tidak memberikan pernyataan usai pertemuan. Seorang pejabat senior Palestina mengatakan kepada Reuters bahwa, dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken beberapa hari lalu, Presiden Mahmoud Abbas menolak alternatif apa pun selain pembukaan kembali Konsulat AS di Yerusalem.

Sebelum menjadi PAU misi diplomatik Washington di Palestina bernama Konsulat AS di Yerusalem. Mereka fokus pada tujuan kenegaraan Palestina di kota itu. Mantan Presiden Donald Trump kemudian secara resmi menutup Konsulat dan menurunkan status kantor misi diplomatik sebagai PAU di bawah Kedutaan Besar AS yang dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2018.

Langkah itu membuat warga Palestina geram. Warga Palestina menilai, pemindahan Kedutaan Besar AS  merusak aspirasi mereka untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Israel merebut Yerusalem Timur pada 1967, menyebut Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terpisahkan.

Di bawah era Trump, staf dan fungsi mantan Konsulat sebagian besar tetap sama. Tetapi mereka berada di bawah Kedutaan Besar, bukan di jalur bilateral AS-Palestina yang ketat. Bekas gedung konsulat, yang sekarang menjadi kantor OPA terletak di Yerusalem barat.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk membuka kembali kantor Konsulat. Tetapi Israel tidak setuju dan mengusulkan agar Konsulat dibuka di Ramallah. Kementerian Luar Negeri Israel menolak berkomentar mengenai pembentukan kantor misi Palestina-AS di Yerusalem. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler