Tujuh Parpol Non-Parlemen Sepakat Bentuk Poros Untuk Persiapan Verifikasi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh sekretaris jenderal (sekjen) partai politik non-parlemen menggelar pertemuan pada Kamis (9/6) malam di Jakarta. Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengatakan, ketujuh parpol non-parlemen sepakat membentuk poros koalisi untuk persiapan verifikasi parpol. 

"Dalam pertemuan ketum dari parpol non-parlemen yang digagas Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibyo sepakat bersama-sama untuk bentuk poros baru pada Pemilu 2024 bila dibutuhkan. Kita akan komunikasikan ke ketum masing-masing untuk tidak lanjutnya, termasuk rutinitas pertemuan jelang tahapan verifikasi dan pemilu ke depan," kata Badaruddin kepada Republika, Jumat (10/6).

Namun demikian, Andi menegaskan, koalisi tersebut baru sebatas untuk persiapan verifikasi partai politik. Sementara koalisi untuk pilpres belum.

"Belum ada (koalisi pilpres), baru penjajakan dan kita fokus lolos verifikasi dulu jadi peserta Pemilu 2024," ujarnya.

Diketahui syarat untuk mencalonkan  presiden minimal 25 persen perolehan kursi nasional. Badaruddin menyebut, total suara tujuh parpol non parlemen baru 9 persen suara nasional.

"Butuh 16 persen suara nasional hasil Pemilu 2019 dari partai lain kalau mau buat poros baru untuk usung pilpres," ucapnya.

Namun demikian, dia menilai, bukan tidak mungkin partai-partai non parlemen akan berkoalisi untuk pilpres. Cepatnya dinamika politik nasional tergantung kepentingan masing-masing parpol.

"Kita kembalikan ke ketum masing-masing untuk itu, toh masih banyak peluang untuk gabung atau bentuk poros baru. Atau cukup kita sebagai pendukung saja. Kalau pendukung ya kita pasti dukung yang akan menang," tuturnya. 

Hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor. Afriansyah mengatakan poros tersebut akan dikuatkan sampai capres dan pileg.

"Kita akan laporkan ke ketum masing-masing. Kita sedang atur ketum-ketum untuk ketemu lagi," ungkapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika