Rusia Beri Sinyal akan Mengakui Kepemimpinan Taliban di Afghanistan 

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Utusan khusus Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov pada Selasa (14/6/2022) mengatakan, Moskow kemungkinan akan mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan. Berbicara kepada televisi pemerintah Rusia, Channel One, Kabulov mengatakan, wakil menteri perdagangan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban akan berkunjung ke Moskow.

Kabulov mengatakan, Afghanistan mengajukan permohonan ke Rusia untuk pembelian beberapa produk. Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan biji-bijian dicadangkan untuk Afghanistan. Dalam wawancara dengan Channel One, Kabulov mengungkapkan kemungkinan pengakuan Rusia terhadap kepemimpinan Taliban di Afghanistan.

“Ada kemungkinan seperti itu. Kondisinya ditentukan oleh presiden Rusia dan menteri luar negeri," ujar Kabulov, dilansir Anadolu Agency, Rabu (15/6/2022).

Kabulov menekankan Rusia tidak akan mengikuti jejak Amerika Serikat (AS), dan negara-negara lain yang belum mengakui kepemimpiman Taliban di Afghanistan. Dia menambahkan, Taliban bersedia bekerja sama dengan Rusia dan bekerja sesuai dengan aturan internasional.

Pada Agustus 2021, Taliban menduduki Afghanistan saat pasukan internasional pimpinan Amerika Serikat menarik diri dari Kabul setelah 20 tahun berperang. Setelah mengambil alih, Taliban mengumumkan susunan pemerintahan yang diisi oleh laki-laki.

Dunia internasional menyerukan agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif. Namun hal ini tidak tercermin dalam susunan kepemimpinan Taliban. Hingga kini belum ada negara yang mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan. 

Pada Mei lalu, Taliban mulai memberlakukan perintah yang mewajibkan semua pembawa berita televisi wanita untuk menggunakan penutup wajah atau cadar, ketika sedang mengudara. Langkah tersebut merupakan bagian dari perintah garis keras Taliban yang menuai kecaman dari para aktivis hak asasi manusia.

Setelah perintah itu diumumkan pada 19 Mei, hanya segelintir outlet berita yang memenuhinya. Tetapi pada Ahad, sebagian besar pembawa berita wanita terlihat menutup wajah mereka, setelah Kementerian Kebajikan di bawah kepemimpinan Taliban mulai memberlakukan dekrit tersebut. Kementerian Informasi dan Kebudayaan sebelumnya mengumumkan bahwa, kebijakan tersebut tidak dapat dinegosiasikan.

“Itu hanya budaya luar yang memaksa kami memakai penutup wajah, dan itu bisa membuat kami bermasalah saat menyajikan program kami,” kata Sonia Niazi, pembawa acara TV TOLOnews.

Seorang pejabat media lokal yang berbicara dengan syarat anonim mengkonfirmasi bahwa stasiun televisinya telah menerima perintah itu minggu lalu. Tetapi pada Ahad mereka dipaksa untuk menerapkannya setelah menerima pemberitahuan bahwa, kebijakan itu tidak dapat dinegosiasikan. 

Ketika Taliban berkuasa di Afghanistan pada periode 1996-2001, mereka memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap wanita, dan mengharuskan mereka untuk mengenakan burqa. Taliban juga melarang perempuan mengakses pendidikan dan pekerjaan.

Awalnya Taliban memberlakukan aturan yang cukup moderat dan tidak memberlakukan aturan khusus terhadap perempuan. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir, Taliban telah membuat aturan garis keras yang menuai kritik dari para aktivis hak asasi manusia. Hal ini juga semakin memperumit hubungan Taliban dengan komunitas internasional. Sejauh ini, kepemimpinan Taliban di Afghanistan belum diakui oleh dunia internasional.

Belum lama ini, Taliban memerintahkan semua wanita untuk mengenakan burqa yaitu pakaian yang menutup kepala hingga ujung kaki. Taliban juga memerintahkan perempuan yang akan keluar rumah harus ditemani oleh kerabat laki-laki. Mereka yang melanggar akan menghadapi hukuman atas pelanggaran kode berpakaian perempuan, dimulai dengan panggilan dan meningkat ke sidang pengadilan hingga hukuman penjara.

Kepemimpinan Taliban juga telah melarang anak perempuan usia sekolah menengah kembali ke kelas. Hal ini tidak sesuai dengan janji mereka sebelumnya bahwa, anak perempuan dari segala usia akan diizinkan mengenyam pendidikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika