Mengapa Kota Grenoble di Prancis Memperdebatkan Larangan Burkini?

REPUBLIKA.CO.ID, GRENOBLE -- Pengadilan Prancis akan mendengarkan banding pekan ini untuk membatalkan keputusan pemerintah kota di Grenoble yang mengizinkan wanita Muslim mengenakan burkini (pakaian renang muslimah) di kolam renang umum.

Pada pertemuan Mei lalu, dilansir TRT World, Rabu (15/6/2022), dewan kota Grenoble nyaris tidak meloloskan kebijakan tersebut, yang mengizinkan perenang berpakaian sesuai keinginan mereka. Meski berlaku untuk burkini, tetapi pria juga bisa mengenakan celana pendek yang panjang dan wanita berenang tanpa busana.

Langkah tersebut, yang diperjuangkan oleh Wali Kota Grenoble Eric Piolle, salah satu politikus Hijau paling terkenal di Prancis, memicu kembali perdebatan di seluruh negeri mengenai pakaian keagamaan dan disambut dengan kampanye perlawanan keras.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menentang keputusan dewan tersebut dan meminta pengadilan setempat memberlakukan kembali larangan tersebut. Dasarnya, bahwa hal tersebut melanggar undang-undang Prancis tentang sekularisme dan netralitas layanan publik.

Larangan burkini menjadi pokok perdebatan menjelang pemilihan parlemen Prancis, putaran pertama yang diadakan akhir pekan lalu. Di Prancis, mengenakan burkini tidak dilarang. Namun, di sebagian besar fasilitas renang yang dikelola negara di seluruh negeri, baik pria maupun wanita tunduk pada aturan pakaian renang yang ketat. Pria biasanya dipaksa memakai celana ketat dengan alasan kebersihan.

Pada 2016, beberapa wali kota di Prancis selatan bergerak melarang burkini di pantai Prancis, memicu perdebatan nasional pertama tentang pakaian renang. Di Nice, empat petugas polisi bersenjata difoto mendekati seorang wanita yang berbaring di pantai, mengeluarkan denda karena tidak mengenakan pakaian yang menghormati moral yang baik dan sekularisme.

Nice bergabung dengan setidaknya 15 kota lain dalam memberlakukan larangan pakaian yang dinilai secara terang-terangan memanifestasikan kepatuhan terhadap suatu agama pada saat Prancis dan tempat-tempat ibadah menjadi sasaran serangan teroris. Larangan tersebut secara khusus merujuk pada serangkaian serangan teror yang terjadi di Prancis awal tahun itu. Larangan itu akhirnya dijatuhkan oleh pengadilan administrasi tertinggi Prancis, menyusul banding oleh sebuah LSM Prancis yang menyatakan bahwa itu diskriminatif.

Di antara kota-kota yang memberlakukan larangan serupa adalah Cannes. Di kota Sisco, Korsika, larangan burkini diberlakukan sebagai kebutuhan untuk melindungi penduduk setelah keluarga Muslim diserang di pantai di tengah ketegangan yang muncul atas kehadiran komunitas besar Afrika Utara di pulau itu.

Mengapa burkini menjadi simbol sekularisme Prancis?

Debat burkini telah datang untuk mewujudkan pendekatan negara terhadap agama dan sekularisme. Kepala Dewan regional Auvergne-Rhone-Alpes lokal, Laurent Wauquiez, mengancam akan menarik dana dari kota ketika aturan baru mulai berlaku bulan lalu.

"Saya yakin apa yang Piolle pertahankan adalah jalan buntu yang mengerikan bagi negara kita," ucap Wauquiez.

Dia menuduh wali kota melakukan kesepakatan dengan Islam politik untuk membeli suara. Berdasarkan prinsip netralitas negara dalam masalah agama dan kebebasan beragama, sebuah undang-undang tahun 1905 menetapkan pemisahan gereja dan negara.

Undang-undang tahun 2004 tentang sekularitas (laïcité dalam bahasa Prancis) dan simbol agama melarang warga negara mengenakan simbol agama yang mencolok di sekolah umum. Kritikus mengatakan larangan itu secara tidak adil menargetkan wanita Muslim dan berjilbab.

Tahun lalu, Prancis menyetujui RUU anti-separatisme yang kontroversial yang membatasi ujaran kebencian dan pendanaan kelompok agama. Hal ini dikritik keras karena membatasi kebebasan beragama dan menjadi anti-Muslim.

Kritikus berpendapat perjuangan Prancis dengan sekularisme adalah hasil dari interpretasi yang salah dari undang-undang 1905, yang menargetkan netralitas negara dalam masalah agama, bukan individu. Pada 2019, tujuh wanita memaksa masuk ke kolam renang di Grenoble dengan mengenakan burkini untuk memprotes larangan tersebut, memicu perdebatan dan mengarah pada pernyataan perdana menteri yang bersikeras bahwa aturan yang ada harus diikuti.

Juga pada 2019, raksasa olahraga Prancis Decathlon menjadi pusat kontroversi politik ketika mengumumkan rencana memasarkan jilbab olahraga baru untuk pelari wanita.

https://www.trtworld.com/magazine/why-is-the-french-city-of-grenoble-debating-a-burkini-ban-57969

Ikuti Whatsapp Channel Republika