BPIP Tegaskan Pancasila Harus Menjadi Prinsip Dasar ASN
Pancasila harus menjadi prinsip dasar ASN dalam bekerja sebagai abdi negara
REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (5/7/2022). Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menegaskan Pancasila harus menjadi prinsip dasar dalam melaksanakan tugasnya (working ideology) dalam bekerja sebagai abdi negara.
“Tugas ASN adalah mengaplikasikan Pancasila dalam Logos atau pengetahuan, Ethos semangat bekerja, dan Pathos kesetiakawanan serta menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam bekerja,” ujarnya saat membuka acara.
Menurutnya dalam dunia digital kesadaran kritis kerap hilang, tanpa adanya pendidikan literasi akan menjadikan kita mekanis seperti robot. Ia juga menjelaskan saat ini ASN menghadapi era digitalisasi yang tidak mengenal ruang dan waktu. Kondisi ini harus menjadi kesempatan ASN dalam membumikan nilai-nilai Pancasila melalui ruang digital karena saat ini masih banyak ruang dan waktu itu disi oleh berita-berita bohong dan ujaran kebencian.
Bahkan menurutnya hampir semua lini sudah terkena virus radikalisme yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain melalui ruang digital. “Dalam sejarah kita dapat belajar ideologi Pancasila tidak hanya menjadi falsafah tetapi juga menjadi alat pemersatu, Pancasila menjadi dasar dari segala dasar dan sumber dari segala sumber. Orang Indonesia yang mengakui hidup di bumi Indonesia maka ideologinya harus Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai living ideology,” kata Benny.
Ia juga menyebut Presiden Jokowi mengatakan pada 1 Juni di Ende bahwa Pancasila harus menjadi living dan working ideology. ASN harus menghayati ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati perbedaan agama, multikultur, solidaritas, dan gotong royong. “Sebagai ASN kita diminta menjadi pelayan publik secara totalitas, tidak menghambat serta tidak mengenal waktu dan batas,” ucapnya.
“Saatnya ASN bijak menggunakan lima jarimu, jangan menyebarkan kebencian, virus-virus radikal dan rasa permusuhan. Gunakan teknologi menjadi alat pemersatu, alat kemajuan, dan sarana untuk membangun peradaban. ASN adalah panggilan untuk mengabdi melayani,” kata Benny.
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Baby Siti Salamah mengatakan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN sebagai profesi harus berdasarkan pada beberapa prinsip yakni nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. “Unsur nilai dasar yang harus dimiliki pegawai ASN adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pemerintahan yang sah,” jelasnya.
Menurutnya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan bukan sekadar untuk mengubah karakter peserta. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana peran ASN dalam membangun bangsa.
“Keterlibatan ASN di seluruh jalur pengabdian dan pembangunan bangsa, juga kami harus mampu memberikan pencerahan, masukan-masukan yang konstruktif dan memiliki resonansi kepada masyarakat, sesuai fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sekaligus bertugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI,” paparnya.
Ia juga melaporkan kegiatan dilaksanakan selama tiga hari yang diikuti 140 ASN dari dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. “Diklat ini kami selenggarakan mengacu kepada Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, selama 32 jam pelatihan, diampu oleh para Pengajar yang akan memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada para peserta. Diselenggarakan secara terstruktur, terencana, dan terorganisir untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menguatkan ideologi Pancasila di setiap aktivitasnya sebagai ASN sekaligus sebagai duta-duta Pancasila yang akan menyosialisasikan, menanamkan, membumikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat,” kata dia.
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Yohanes Oktavianus menyampaikan ideologi Pancasila harus dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia dalam menghadapi berbagai komponen yang mengancam keutuhan NKRI. “ASN sebagai salah satu komponen bangsa memiliki peran dan kewajiban dalam membangun kehidupan bangsa dan negara melalui penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
ASN sebagai salah satu motor penggerak dalam pengamalan Pancasila harus memberikan penguatan makna Pancasila yang bermula dari diri secara individu untuk selanjutnya menjadi penguatan bersama di masyarakat. “Seorang ASN harus benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”, tegasnya.
Kebangsaan dan nasionalisme tidak tumbuh secara otomatis, diperlukan pengembangan dan penyadaran. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan diharapkan dapat mengokohkan semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme dalam mewujudkan rasa cinta pada Tanah Air.
“Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman ASN mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, memberi inspirasi untuk memaknai nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari”, katanya.
Yohanes Oktavianus mengaku kondisi sosial politik di NTT relatif aman dan terkendali. Namun masih dibutuhkan penyamaan persepsi dan sikap wawasan kebangsaan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh perubahan berbagai potensi dalam negeri yang dapat menyebabkan terjadinya distabilitas di daerah.
“Kami bersyukur kondisi politik dan sosial khususnya di NTT saat ini relatif aman dan terkendali. Maka dengan kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada BPIP karena terus memberikan penguatan kepada masyarakat NTT dan umumnya masyarakat Indonesia timur terhadap nilai-nilai luhur,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika