Airlangga Bocorkan Pembicaraan Jokowi dan Elon Musk
Pertemuan tersebut untuk membuat terobosan konektivitas digital di Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengemukakan alasan pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk beberapa waktu lalu. Menurutnya, pertemuan tersebut untuk membuat terobosan konektivitas digital di Indonesia.
"Kita punya 17 ribu pulau, tidak mungkin semua disambung dengan fiber optik. Selalu ada blank spot yang nanti akan diisi oleh low earth satellite," katanya dalam Leader's Talk FEKDI, Senin (11/7).
Menurutnya, ini adalah salah satu revolusi di bidang infrastruktur digital yang akan jadi game changer bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Selain itu, dia juga memaparkan, perkembangan untuk data center dalam negeri.
"Sudah ada komitmen untuk 500 megawatt data center di Indonesia, 200 megawatt yang mau ground breaking, sisanya itu dari Kemenkominfo yang di Nongsa Digital Park, IKN ibukota baru, dan di kawasan Jakarta-Bekasi," katanya.
Da menyebut, komitmen di Nongsa Digital Park Batam dari IBM sekaligus pendirian hybrid cloud academy yang khusus mendorong data center nasional dengan cloud-nya. Pembangunan tiga cloud tersebut akan melengkapi infrastruktur digital nasional.
Selain pengembangan fiber optik dan data center, infrastruktur digital juga harus diisi oleh sumber daya manusia digital yang kuat. Airlangga mengatakan, Indonesia butuh 600 ribu talenta digital setiap tahun atau 19 juta untuk 15 tahun.
"Jadi ini yang perlu dan penting, SDMnya penting, jangan sampai market kita besar tapi yang manfaatkan itu orang luar," katanya.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga serius menggelontorkan dana untuk pembangunan infrastruktur digital. Dia mengatakan, diantara semua Kementerian yang anggarannya tidak dipotong tapi malah naik selama pandemi adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi Informatika (Kemenkominfo).
Kemenkominfo mendapat tambahan alokasi APBN sebesar Rp 20 triliun pada 2020, Rp 26 triliun pada 2021, dan Rp 27 triliun pada 2022. "Kementerian Keuangan memastikan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur digital, kesehatan, dan pendidikan, selama masa pandemi," katanya.