Kulon Progo Kembangkan Lumbung Pangan Masyarakat

Lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan volume cadangan pangan Kulon Progo

Ilustrasi lumbung pangan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya.
Red: Nur Aini

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya.

Baca Juga


Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Wazan Mudzakir di Kulon Progo, Selasa (12/7/2022), mengatakan dari tahun 2010 sampai saat ini, ada 30 gabung kelompok tani (gapoktan), kelompok tani (KT) dan kelompok wanita tani (KWT) pengelola kegiatan lumbung pangan masyarakat.

"Total besarnya anggaran yang masuk di 30 gapoktan/ KT/ KWT adalah Rp722,5 juta," kata Wazan Mudzakir.

Ia mengatakan mayoritas bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan dana alokasi khusus (DAK). Dulu bantuan turun berwujud uang untuk pembelian gabah atau dan diedarkan atau di simpan pinjamkan ke anggota dalam bentuk gabah dan beras.

"Sampai sekarang penggunaan keuangan sesuai pola di atas," katanya.

Wazan mengatakan lumbung pangan berperan dalam membantu kelompok/masyarakat di daerah potensi rawan pangan dalam mengatasi dirinya untuk keluar dari masalah kekurangan pangan, sehingga pengembangan lumbung pangan dinilai strategis bagi daerah potensi rawan pangan yang menghadapi kendala akses terhadap pasar (daerah terisolir).

"Tujuan lanjutannya adalah untuk meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugraha mengatakan tahun ini, pihaknya mengusulkan Desa/Kalurahan Sendangsari untuk mendapatkan bantuan kekuatan khusus (BKK) keistimewaan sebagai desa lumbung pangan.Sedangsari merupakan desa miskin. Untuk itu, DPP mengusulkannya untuk mendapatkan BKK keistimewaan sebesar Rp750 juta pada tahun ini.

Bantuan tersebut digunakan untuk peningkatan produksi padi peternakan, peningkatan produksi padi, berbisnis sampai pada pembukaan toko.

"Lumbung pangan fokus pada locus kemiskinan dan nanti di 2023 kita juga harapkan nanti kita masih usulkan dari BKK desa juga ke yang lain," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler