BI Persiapkan Kenaikan Suku Bunga
Seluruh instrumen kebijakan BI akan digunakan untuk stabilitas dan pertumbuhan.
REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Bank Indonesia (BI) menekankan tetap vigilan dalam menghadapi tantangan dan dinamika global yang terjadi saat ini. Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menyampaikan seluruh instrumen kebijakan BI akan digunakan untuk stabilitas dan pertumbuhan.
"BI tetap vigilan dan mempersiapkan untuk menyesuaikan suku bunga acuan jika tanda kenaikan inflasi inti tinggi mulai terdeteksi," katanya saat side event Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery, Rabu (13/7/2022).
Juda menyampaikan pengelolaan ekonomi Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan ekonomi global yang kompleks dan dinamika yang diwarnai oleh ketidakpastian. Namun dalam menghadapi permasalahan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan satu kebijakan.
Diperlukan bauran kebijakan yang tidak terbatas hanya pada bauran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, tapi juga mengoptimalkan kebijakan di sistem pembayaran. Menurutnya, konsep bauran kebijakan perlu dipahami dengan baik agar publik tidak terpaku pada hanya satu instrumen saja.
"Perlu terus dilakukan enhancement agar dapat menavigasi perubahan lingkungan strategis dan tantangan ke depan," katanya.
Juda menekankan pentingnya inovasi dan sinergi kebijakan serta kolaborasi yang kuat untuk mendukung penguatan kerangka bauran kebijakan yang efektif. Berbagai risiko yang muncul belakangan ini tidak dapat dimitigasi hanya oleh satu kebijakan untuk menjaga stabilitas makro-finansial.
Maka dari itu, BI menginisiasi flagship program Central Bank Policy Mix yang didetailkan dalam empat bagian besar. Pertama adalah eksplorasi terkait konsep, implementasi, dan tantangan ke depan. Kedua, konsep monetary policy terutama terkait dengan menjaga stabilitas eksternal.
Ketiga, stabilitas sistem keuangan, dan keempat bagaimana menavigasi tantangan ke depan. Menurut Juda ada cukup ruang untuk meningkatkan bauran kebijakan dari bank sentral.
Pertama dengan meningkatkan integrasi makro finansial yang dapat diandalkan. Kedua, mengintegrasikan sistem pembayaran pada kerangka kerja bauran kebijakan. Ketiga, meningkatkan pemahaman terkait dengan perkembangan ekonomi digital.