Wagub: Karhutla di Kalteng Terus Menurun dalam Lima Tahun Terakhir

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) H. Edy Pratowo mengatakan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam lima tahun terakhir (2019 - 2020) terus menurun. Jika pada pada tahun 2019 luasannya mencapai 317.749 hektare, maka pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7.681 hektare.

"Pada 2021 luas lahannya terus menurun menjadi 3.653 hektare dan sampai dengan Juni 2022 seluas 515 hektare," kata Edy Pratowo, Kamis (28/7/2022).

Edy hari itu menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Karhutla tahun 2022 di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jakarta. Rapat dipimpin secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Turut hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto.

Dalam kesempatan tersebut Wagub menyampaikan langkah-langkah pelaksanaan, kesiapan SDM, dan satgas penanggulangan karhutla. Ia juga memaparkan kesiapan sarana dan prasarana serta kesiapan dukungan pendanaan menghadapi Karhutla tahun 2022 di wilayah Kalteng. Edy juga memaparkan hasil evaluasi karhutla tahun 2021.

Berdasarkan gambaran siklus hotspot di Provinsi Kalteng, menurutnya,  peningkatan hotspot biasanya terjadi pada periode Juli sampai dengan November. Sehingga pada periode tersebut, peningkatan kesiapsiagaan di wilayah Kalteng akan diikuti dengan penetapan status siaga darurat bencana Karhutla oleh pemerintah kabupaten/kota. Jika diperlukan diikuti dengan penetapan status siaga darurat karhutla oleh Pemprov Kalteng.

“Sampai dengan saat ini, kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat sebanyak satu daerah yaitu Kabupaten Sukamara. Sedangkan kabupaten/kota lainnya masih memperhatikan situasi kondisi di lapangan mengingat bahwa secara faktual sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih mengalami hujan meskipun sudah memasuki bulan kemarau,” tutur Wagub.

Ia juga menyodorkan data Karhutla tahun 2022 sejak Januari sampai dengan Juli 2022. Selama tujuh bulan itu, terdeteksi 926 hotspot dan 115 kejadian karhutla. Sejauh ini yang paling tinggi yaitu pada Mei 2022 dan mengalami penurunan pada Juni dan Juli 2022. 

Berdasarkan data dari BMKG Palangka Raya, puncak musim kemarau tahun 2022 di wilayah Kalteng yaitu pada Agustus 2022. Edy mengungkapkan Pemprov Kalteng bersama dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng telah sepakat mengambil langkah-langkah strategis dan konkret pengendalian Karhutla di wilayah Kalteng.

Pemerintah kabupaten/kota membentuk satgas pengendalian karhutla sampai tingkat kelurahan/desa. Satgas pencegahan karhutla kabupaten/kota memperkuat upaya pencegahan Karhutla di tingkat tapak seperti sosialisasi, diseminasi, dan pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar. 

Selain itu, pelatihan serta patroli bersama, pemerintah Kabupaten/Kota menentukan status kesiagaan dan darurat Karhutla dengan cepat dan tepat. Hal ini sebagai dasar provinsi menetapkan status, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, optimalisasi restorasi gambut, pemantapan personel dan peralatan, serta penyediaan anggaran DBH-DR dan BTT APBD provinsi kabupaten/kota.

Disampaikan juga kesiapan menghadapi Karhutla tahun 2022, Pemprov Kalteng telah menyiapkan delapan langkah penting dan telah dilaksanakan. Langkah tersebut pertama, penyediaan anggaran melalui APBD Kalteng (Murni dan DBH DR), belanja tidak terduga, dan dana tugas pembantuan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kedua, kesiapan personel sekitar 10.654 orang.

Ketiga, kesiapan peralatan penanganan karhutla di wilayah Provinsi Kalteng. Keempat, aktivasi posko dan pos lapangan satuan tugas pengendali Karhutla Provinsi Kalteng pada 19 lokasi prioritas yang sumber dananya dari DBH DR. 

Kelima, pelaksanaan patroli pencegahan dan pemadaman dini Karhutla oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan KPH, Manggala Agni, TRC BPBD, didukung TNI dan Polri. Keenam, penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di wilayah Provinsi Kalteng tahun 2022 direncanakan dimulai Agustus 2022. 

Ketujuh, aktivasi posko penanganan darurat bencana karhutla Kalteng sebagai tindak lanjut dari Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla. Terakhir, permohonan dukungan Water Bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BNPB.

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan di kabupaten/kota prioritas yang rawan karhutla, Pemprov Kalteng melalui BPBD dan Dinas Kehutanan Provinsi telah mengaktifkan posko dan pos lapangan satgas pengendali karhutla provinsi dengan personel dari Masyarakat Peduli Api (MPA)/relawan, sebanyak 19 posko dan pos lapangan pada 8 kabupaten/kota dengan jumlah personel 114 orang setiap hari mulai 21 Juli 2022 selama 90 hari.

Mengenai anggaran, Edy mengatakan telah menyiapkan alokasi DBH-DR untuk Dalkarhutla Tahun 2022 sebesar Rp 53 miliar yang digunakan untuk pencegahan, pemadaman, penanganan pascakarhutla, patroli, operasi pencegahan, dan pemadaman oleh satgas melibatkan masyarakat peduli api dan belanja sarana prasarana. Pemprov Kalteng juga telah mencadangkan anggaran BTT sebesar Rp 250 miliar yang salah satunya untuk penanganan darurat bencana karhutla jika terjadi.

“Jika diperlukan operasi pemadaman udara menggunakan helikopter patroli dan helikopter water bombing. Perencanaan awal yang kami susun dibutuhkan sebanyak sembilan helikopter water bombing dan dua helikopter patroli yang akan ditempatkan pada tiga bandara yaitu di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara H. Asan Sampit, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Selain itu, juga TMC,” kata Edy.

Dalam rakorsus tersebut Wagub didampingi Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto, dan Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Yudianto Putrajaya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika