Pengamat: Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo Turunkan Pendapatan Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga tiket masuk ke Taman Nasional Pulau Komodo menjadi sebesar Rp 3,75 juta per kunjungan dinilai dapat menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di Manggarai Barat. Pengamat Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi, mengatakan, penurunan PAD sangat bisa terjadi imbas penurunan tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut.

Berdasarkan data Disparekrafbud Kabupaten Manggarai Barat NTT, Realisasi PAD Manggarai Barat tahun 2022 dari sektor pariwisata masih jauh dari target yang ditetapkan Rp 28 miliar. Sebab, hingga akhir Juni 2022, PAD yang terkumpul baru Rp 3,2 miliar.

"Di mana 90 persen pendapatan per Juni 2022 itu berasal dari kunjungan ke dalam wilayah Taman Nasional Komodo (TNK), termasuk aktivitas diving dan snorkeling, Wisatawan nusantara atau turis domestik mendominasi kunjungan ke Labuan Bajo," kata Taufan secara tertulis kepada Republika.co.id, Rabu (3/8/2022).

Dari 65.362 wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo selama setahun terakhir, sebanyak 53.824 merupakan turis domestik atau 82 persen. Sisanya 18 persen wisatawan mancanegara dengan jumlah 11.538 kunjungan.

"Tentunya Kondisi labuhan bajo yang tidak kondusif pasca aksi demo yang berlanjut pada aksi mogok kerja para pelaku pariwisata akan memicu para wisatawan untuk mengurungkan niatnya berkunjung ke Labuhan Bajo  sehingga target PAD pun berpotensi tidak tercapai," katanya.

Ia mendata, jumlah Tenaga kerja yang berasal dari industri pariwisata berjumlah 4.412 orang pada tahun 2019 dimasa awal pandemi berlangsung. Saat ini, ketika tren pandemi menurun dan kunjungan wisatawan mulai meningkat ke labuhan bajo ribuan tenaga kerja ini harus kembali dihadapkan pada ancaman kehilangan pekerjaan imbas polemik kebijakan kenaikan tiket masuk 3,75 Juta tersebut.

Situasi tersebut, menurut Taufan, seakan mematikan semangat mereka untuk bangkit kembali setelah dua tahun diterpa pandemi.

Ia mengatakan, citra destinasi berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh wisatawan selama berwisata. Oleh karena itu sangat penting untuk menghadirkan citra destinasi yang positif bukan negatif seperti terjadinya polemik kebijakan tiket yang terjadi saat ini yang berujung pada aksi mogok sebulan para pelaku pariwisata di labuhan bajo.

Melihat situasi tersebut, Taufan mengusulkan agar pemerintah dapat menunda dan mengkaji ulang kebijakan kenaikan harga tiket tersebut. Pemerintah juga dapat memberlakukan masa transisi guna memperkuat sosialisasi dan penguatan edukasi melalui program community based tourism di setiap lapisan masyarakat Labuan Bajo.

"Komunikasi Kolaborasi, stakeholder pariwisata seluruhnya diikutsertakan di dalam proses penyusunan kebijakan terkait pariwisata di Labuhan Bajo, maksimalkan peran pihak setempat sehingga mengurangi potensi polemik," katanya.

Ia menambahkan, pariwisata dalam pengembangannya harus mampu menjaga kelestarian, keberlanjutan dan kesejahteraan bagi ekosistemnya. Bukan hanya satu pihak saja.

"Ini penting untuk dirumuskan bersama agar setiap stakeholder sama–sama mengerti apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya secara berimbang, tidak hanya beban itu ditumpukan kepada wisatawan saja, sehingga akan muncul aktivitas berwisata yang bertanggung jawab," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika