Buku Pelajaran di China Dinilai Rasis, 27 Orang Dijatuhi Sanksi
People's Education Press dinilai gagal memahami fungsi pendidikan.
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Sedikitnya 27 pejabat dan staf di lingkungan pendidikan China dikenai sanksi atas tuduhan memberikan ilustrasi tidak patut, rasis, dan vulgar pada buku pelajaran sekolah dasar.
Di antara 27 orang yang dikenai sanksi oleh Kementerian Pendidikan China (MoE) pada Senin adalah Direktur People's Education Press Huang Qiang dan Kepala Editor Guo Ge, masing-masing mendapatkan hukuman berupa demosi dan pencopotan.
People's Education Press merupakan perusahaan percetakan di bawah pengawasan MoE. Para desainer buku pelajaran tersebut juga dikenai sanksi.
"Wu Yong Working Studio juga dilarang mengerjakan desain buku pelajaran, gambar ilustrasi, dan pekerjaan terkait dunia pendidikan," demikian pernyataan MoE kepada pers.
MoE melakukan penyelidikan selama tiga bulan atas beberapa kontroversi tentang ilustrasi buku pelajaran yang dinilai oleh warganet di China mengandung hal-hal tidak patut, vulgar, dan rasis.
Setelah kasus itu viral pada Mei lalu, People's Education Press diperintahkan untuk menarik buku ajar tersebut dan menggantinya dengan edisi revisi sebelum semester baru dimulai pada September mendatang.
Hasil invevstigasi MoE menyimpulkan bahwa People's Education Press gagal memahami fungsi pendidikan, tidak menjalankan sistem seleksi ilustrasi buku, mengabaikan saran para pembaca, dan gagal memperbaiki ilustrasi sesuai jadwal yang ditetapkan.
Pihak penerbit juga tidak memiliki sistem panduan dan pengawasan ulasan buku ajar, kataMoE.
Beberapa gambar ilustrasi yang terdapat dalam buku pelajaran sekolah dasar tersebut mengandung unsur ketidakpatutan, rasisme, horor, dan dorongan seksual.
Karakter dalam ilustrasi buku itu digambarkan dengan sosok bermuka perot, lidah menjulur, gadis berpakaian bunny girl, dan lelaki mengenakan pakaian bermotif bendera Amerika Serikat.
Data MoE menyebutkan 2.487 jenis buku pelajaran sekolah dasar dan menengah telah ditinjau ulang oleh 350 ahli di bidang pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika