Komisi X DPR Dorong Perpusnas Perkuat Tata Kelola Perpustakaan Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rano Karo mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memperkuat tata kelola perpustakaan di daerah.

"Perpustakaan ini tidak ada artinya kalau pustakawannya sedikit, berapa jumlah pustakawan kita saat ini? Tidak akan pernah hebat perpustakaan tanpa pustakawan di dalamnya," ujar Rano Karno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Oleh karena itu, Rano Karno mendorong tata kelola perpustakaan di daerah mendapatkan perhatian. Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahidin mengatakan pihaknya mendukung penuh pengadaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pustakawan.

Pihaknya juga berharap Perpusnas bersinergi dengan kementerian lainnya dalam peningkatan budaya literasi. "Komisi X DPR mengapresiasi seluruh capaian yang telah diraih Perpusnas. Kami mendorong Perpusnas untuk lebih meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian prestasi tersebut," kata Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda.

Prestasi Perpusnas di antaranya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut, Nilai Kerja Anggaran (NKA) dengan predikat sangat baik 93,18, serta capaian realisasi 98,95 persen dari pagu APBN TA 2021. Atas capaiannya tersebut, Syaiful Huda mengaku Perpusnas perlu dibantu dalam hal peningkatan anggaran.

"Karena capaiannya ini perlu dibantu sebanyak-banyaknya, karena ini sudah teruji artinya ini capaian realisasi 98,95 sudah di atas rata-rata nasional," kata Huda.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan anggaran Perpusnas terkena refocusing sebanyak empat kali di tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Total refocusing senilai Rp 110 miliar atau 16,32 persen dari pagu awal sebesar Rp 675 miliar. Sedangkan, realisasi anggaran Perpusnas tahun 2021 mencapai 98,95 persen dengan realisasi sebesar Rp 559 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp565 miliar.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi X yang telah mendukung Perpusnas selama ini, sehingga program Perpusnas dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Perpusnas juga telah mendapatkan opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut," kata Syarif.

Syarif mengatakan masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Terutama dari segi anggaran yang sangat terbatas, jumlah pustakawan yang masih minim, serta kemampuan memfasilitasi daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) masih sangat terbatas.

"Untuk tahun 2023, Perpusnas berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dalam hal distribusi buku. Dengan kerja sama ini, bahan bacaan dapat didistribusikan menggunakan fasilitas kapal laut sehingga harapannya dapat menjangkau sampai daerah 3T," jelas Syarif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika